Tindakan Tercela Oknum Penyelenggara

EEN RIANSYAH
Sekretaris DPD KNPI Kota Bandarlampung

KABAR adanya temuan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oknum PPS di beberapa titik di kota Bandarlampung, tentu preseden buruk bagi proses demokrasi di Kota Tapis Berseri.

Meski dugaan tersebut sudah di supervisi oleh Bawaslu Lampung. Sangat disayangkan hal demikian menjadi fakta lapangan yang menambah catatan hitam bagi penyelenggara.

Ya, alih-alih memberikan contoh baik, penyelenggara justru melakukan pelanggaran. Disadari atau tidak, hal itu
bisa membuat masyarakat distrust terhadap penyelenggara.

Tentu ini melukai hati masyarakat. Pilkada ini bukan soal menang dan kalah, lebih dari itu, pilkada ini proses pendewasaan bagi masyarakat. Pilkada juga bertujuan menciptakan masyarakat yang bermental jujur, adil, dan fair. Nah, sebelum jauh ngajak masyarakat baiknya penyelenggara jadi tauladan bagi masyarakat.

Dari analisis kelembagaan, harus disadari jika saat ini rakyat alami distrut tinggi terhadap KPU dan diragukannya legal standing Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan Pilkada serentak 2020.

ilustrasi internet

Mari kita bahas, dimulai dari kasus yang berkaitan dengan OTT Wahyu Setiawan (Komisioner KPU RI) yang juga merembet ke aroma suap menyuap dalam proses seleksi lembaga penyelenggara pemilu itu di Lampung yang berujung pada pemecatan salah satu komisioner KPU Lampung, Esti Nur Fathonah.

Tentu, membuat rakyat alami distrut (ketidak percayaan) yang sangat tinggi terhadap lembaga KPU. Tahun 2019 pelaksanaan Pemilu serentak dan tahun 2020 kasus OTT Wahyu Setiawan adalah klimaks distrust publik terhadap penyelenggara Pemilu khusus KPU.

Padahal, demokrasi egaliterian yang dibangun sebagai agenda tuntutan Reformasi bangsa tahun 1998 adalah harapan yang bisa menjadi sia-sia jika distrust ini terus berlangsung

Tahapan Pilkada 9 Desember 2020 telah dimulai. Penyelenggara sibuk mengajak masyarakat ciptakan Pilkada jujur dan adil (Jurdil) langsung umum bebas rahasia (Luber), sangat disayangkan justru di tubuh penyelenggara sendiri yang melakukan perbuatan yang mencederai semangat jurdil luber.

Masyarakat bak sedang menyaksikan akrobat. Bagaimana tidak, sosialisasi ke masyarakat melalui online dan offline telah dilakukan, semangat Pilkada bersih telah digaungkan. Wacana tentang integritas selalu jadi bunyi-bunyian. Eh, taunya penyelenggara sendiri yang melakukan pelanggaran.

Pada posisi ini, tentu masyarakat menggantungkan harapan besar pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Di tangan lembaga ini (Sentra Gakkumdu) objektiftifitas harus dikedepankan. Ya, salah nyatakan salah, dan harus dipunushment. Jangan ada yang ditutupi, supaya hal ini tidak menjadi efek domino kedepan. Publik perlu tau segala bentuk mekanisme berjalannya Sistem Demokrasi ini.

Sebagai pemuda, bagi saya Pilkada Serentak tahun 2020 ini menjadi pertaruhan besar bangsa ini, bil khusus di Lampung, menfkrucut lagi di Kota Bandarlampung. Jika tak ada satupun solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik, menguatkan legitimasi dan menegaskan keabsahan jalannya Pilkada 2020. Gugatan hukum sudah pasti ada terutama oleh pihak yang kalah, begitu pula trust atau kepercayaan publik yang rendah.

Trimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *