Tidak Hanya Zolim, Eks Ketua DPC PKB Sebut Nunik Serakah

JARRAKPOSLAMPUNG – Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca Muscab serentak yang dinilai banyak menabrak mekanisme partai. Sejumlah fakta tentang Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) terungkap.

Ya, setelah sempat disebut telah menzolimi kader, lantaran menjebak kader untuk mengali kubur sendiri dengen keputusan sepihak dalam penentuan nama Ketua DPC PKB, yang menimbulkan reaksi beragam dibeberapa daerah.

Kali ini, Eks Ketua DPC PKB Pesawaran, Matrohupi menyebut Nunik sebagai seorang pimpinan yang serakah, lantaran interpensi terhadap keuangan partai di tingkat DPC dan menghapus dana sharing ke PCNU. Dalam rilisnya, Jumat (12/03/2021) Matrohupi menyebutkan jika keuangan DPC PKB di beberapa Kabupaten di Lampung, di bawah kendali Nunik.

Bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Berikut penuturan Matrohupi dalam surat elektroniknya yang diterima Jarrak Pos Lampung, Jumat sore.

Menurut Matrohupi, hal tersebut tidak hanya terjadi di DPC PKB Pesawaran, namun juga terjadi di beberapa Kabupaten. Di Pesawaran sendiri, kata dia, pasca pelantikan Anggota DPRD Kabupaten 2019 lalu, Fraksi PKB yang menduduki posisi Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten diperintah oleh Nunik untuk tidak menyetorkan kontribusi kepada DPC.

“Ya, lazimnya di semua partai, setiap kader yang duduk sebagai legeslatif memiliki kewajiban kontribusi kepada partai, hal itu sesuai Fakta Integritas yang ditandatangani,” kata pemilik sapaan akrab Ipi itu.

Ditengah keterbatasan Matrohupi tetap menjalankan roda organisasi, salah satunya menghadiri berbagai kegiatan. Seperti pada foto ini, Matrohupi bersama Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Doc Ipi)

Untuk Pesawaran, lanjutnya, setiap dewan berkewajiban setor sebesar Rp3 juta. Peruntukan dana tersebut, untuk keberlangsungan roda organisasi hingga kontribusi kepada PCNU setempat.

“Disini perlu saya jelaskan, agar para pengurus lainnya tidak su’udzon (berprasangka buruk) terhadap saya. Bahwa saya tidak pernah menerima dana kontribusi partai dari dewan, dan saya tidak tahu kemana dana tersebut disetor,” tutur Ipi.

Hal terebut, lanjut Ipi, pernah dilaporkannya kepada Sekretaris DPD PKB Lampung saat itu, Okta Rijaya dan Sekretaris DPW PKB saat ini, Seh Ajeman. Namun tak kunjung ada solusi.

“Saya dapat informasi dari Wakil Pimpinan DPRD Pesawaran Zulkarnain, jika Mba Nunik melarang anggota Fraksi menyetorkan kontribusi bulanan kepada DPC PKB Pesawaran, dan ini sudah saya sampaikan kepada sahabat Okta Rijaya (Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung). Saya juga tidak tahu apa alasan Nunik mengeluarkan kebijakan teraebut,” terang Ipi.

PCNU sendiri, jelas Ipi, juga beberapa kali menanyakan kepadanya prihal dana tersebut, yang pada kepemimpinan sebelumnya selalu lancar.

“NU sempat bersurat ke DPC PKB, menanyakan prihal dana tersebut. Ya, saya jelaskan bahwa Nunik melarangnya dewan setor ke DPC, sehingga kas DPC kosong dan untuk menjalankan partai saya menggunakan dana pribadi,” ujarnya.

Tidak hanya soal dana kontribusi dewan, lanjut Ipi, terkait dana hibah PKB Tahun 2020 yang berasal dari APBD Pesawaran, juga dilarang dicairkan atas intruksi Nunik.

“Pencairan dana hibah 2020 Rp 95 juta pun demikian. Nunik melarang untuk dicairkan tanpa alasan yang jelas. Saya pun ahirnya mengutus Ketua Fraksi, Rohimah untuk menanyakan hal tersebut ke Nunik,” jelas dia.

“Keberlangsungan partai sangat bergantung pada dana hibah. Dana hibah peruntukkannya jelas, yakni untuk operasional kantor, listrik, rapat, gaji staf dan office boy. Ahirnya saya yang talangi,” tuturnya.

Alhasil, Ipi melanjutkan, atas bantuan Bupati Pesawaran yang memediasi, lantaran di pertengahan Desember 2020, saat BPKAD Pesawaran akan tutup buku, dana hibah baru bisa dicairkan, itupun dengan catatan.

“Saya sempat kaget, setelah deal apa yang Nunik Mau, lalu saya bertemu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dan Bupati juga memberikan isyarat jika dana sudah bisa dicairkan, sembari menunjukkan pesan singkat via Whats App yang berasal dari Nunik, yang berisi izin untuk mencairkan dana hibbah,” tutur Ipi lagi.

Masih kata Ipi dalam surat elektroniknya, kejadian serupa juga dialami Ketua DPC Pringsewu, Taufiq Hidayat. Menurut Ipi, Taufiq juga pernah mengeluhkan hal yang sama kepada dirinya. Bahwa sejak dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Nunik mengintruksikan kepada anggota DPRD Pringsewu, melalui Wakil Pimpinan DPRD Pringsewu, Hj, Mastuah untuk tidak menyetorkan kontribusi bulanan kepada DPC PKB setempat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi PKB Pesawaran, Rohimah membenarkan jika dana kontribusi dewan dikelola oleh fraksi. Akan tetapi, kata Rohimah, dana tersebut peruntukannya untuk kegiatan fraksi.

“Ya, memang begitu, dana fraksi yang kelola dan untuk kegiatan fraksi dan partai, bukan di setor ke Ketua DPW PKB. Jadi tidak benar jika dana tersebut disetor ke DPW,” kata Rohimah.

Disinggung terkait dana shering ke PCNU, Rohimah mengatakan, memang tidak ada instruksi untuk shering dana ke PCNU pada priode saat ini.

“Memang di priode ini tidak ada perintah untuk sharing dana ke NU,” singkatnya.

Sementara Ketua DPC PKB Pringsewu, Taufik Hidayat belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. Beberapa kali redaksi menghubungi yanf bersanfkutan tidak merespon. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *