Soal Suap KPU, LBH Tunggu Jadwal DKPP

JARRAKPOSLAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung terus melakukan pendampingan hukum terkait perkara dugaan suap pada seleksi KPU Lampung dan KPU kabupaten/kota se-Lampung yang melibatkan Komisoner KPU Lampung, Esti Nur Fatonah.

Ditemui jarrakposlampung.com disela kesibukannya, Rabu (13/11/2019) Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, pihaknya sedang menunggu jadwal pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait laporan perkara tersebut.

“Semua data yang dibutuhkan sudah kami kirim ke DKPP. Kami juga sudah cek bahwa berkas sudah diterima. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal,” kata Chandra.

Disinggung sejauh mana perkara yang dilaporkan ke Mapolda Lampung? Chandra mengatakan, suami dari korban Viza Yelisanti Putri yakni Gentur Sumedi telah melaporkan perkara tersebut ke Mapolda Lampung.

“Ya, kami telah melakukan pendampingan pada Gentur Sumedi saat melaporkan perkara tersebut ke Mapolda Lampung,” ujarnya.

Laporan tersebut, lanjut Chandra ditanda tangani oleh AKP Enderi SH dengan Nomor Laporan : LP/B-1728/XI/2019/SPK tertanggal 12 November 2019.

“Bersama laporan tersebut kami lampirkan bukti-bukti yang ada. Baik ke DKPP maupun ke Polda bukti yang kami lampirkan sama. Belum ada bukti tambahan, selain yang kami paparkan saat jumpa pers beberapa waktu lalu,” paparnya.

Chandra berharap baik DKPP maupun Mapolda Lampung dapat menindak lanjuti laporan pihaknya tersebut secepatnya. Sebab, kata dia hal tersebut berkaitan dengan penyelenggara pemilu.

“Kami meminta untuk secepatnya DKPP dan Polda menindak lanjuti laporan ini,” pungkasnya.

Diketahui, salah satu komisioner KPU Lampung berinisial ENF dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran diduga kuat melakukan suap kepada oknum di pusat (KPU RI) sebagai syarat untuk lolos seleksi KPU.

Tidak hanya itu, ENF juga menawarkan kepada salah satu peserta seleksi calon komisioner KPU Tulang Bawang, VYP melalui peserta seleksi calon komisioner KPU Pesawaran, LP untuk menyetorkan sejumlah uang.

“Buktinya ada semua, ada rekamannya,” kata Dr Budiono saat memberikan keterangan pers di Kantor LBH Bandar Lampung, Jumat (8/11/2019). (ris)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *