Simpangkan BPNT, Kades di Pesawaran Dipolisikan

PESAWARAN.JARRAKPOSLAMPUNG – Karut marut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali terjadi. Kini Kepala Desa Harapanjaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Anawi dilaporkan ke Mapolda Lampung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Masyarakat Lokal (GML), Senin (03/02/2020).

Ketua LSM GML Pesawaran, Rudi Safari mengatakan, pihaknya telah melaporkan Kades Harapanjaya, Anawi ke Mapolda Lampung atas tuduhan penyalahgunaan atau penggelapan Kartu BPNT.

“Kami sudah investigasi, dan hasil investigasinya kami serahkan ke Polda Lampung sebagai bukti laporan,” kata Rudi kepada jarrakposlampung.com, Senin sore.

Menurut Rudi, investigasi yang dilakukan pihaknya berdasarkan laporan dari warga Desa Tanjungrejo yang mengaku jika ada orang yang memanfaatkan Kartu BPNT miliknya untuk mencairkan bantuan berupa beras. Padahal, kata Rudi, yang bersangkutan belum pernah menerima kartu BPNT tersebut.

“Dari sanalah kami melakukan investigasi. Alhasil ditemukan 90 BPNT atas nama warga Tanjungrejo yang digunakan oleh warga Desa Harapanjaya,” tuturnya.

Lalu, bagaimana bisa kartu BPNT tersebut berpindah tangan? Rudi mengatakan, hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bagaimana tidak, semua terlibat mulai dari Kades, Sekdes sampai pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kedondong.

“Dari pengakuan Kades Harapanjaya, Latif. Bahwa Latif lah yang melakukan negosiasi dengan TKSK Kedongong bernama Duwi untuk meminta agar 90 kartu BPNT diberikan kepada warganya. Sebab, Kades ingin mencalonkan diri kembali dalam Pilkades,” jelas Rudi.

Enam bulan terahir, 90 kartu BNPT milik warga Tanjungrejo tersebut, jelas Rudi, digunakan oleh 90 warga Harapanjaya. Meski sempat menimbulkan pertanyaan terkait ketikak sesuaian nama dan alamat yang tertera pada kartu dengan pemegang kartu.

“Sempat ada pertanyaan dari warga. Tapi kadesnya, menjamin hal itu tidak masalah. Kami sudah meminta Sekdes Harapanjaya untuk membuat surat pernyataan bermatrai 6000 terkait pengakuannya tersebut,” tutur Rudi.

Atas temuan pihaknya tersebut, Rudi berharap pihak Kepolisian Daerah Lampung dapat bergerak cepat guna melakukan penyidikan terhadap terlapor.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Ini jelas penyalahgunaan dan penggelapan. Kartu yang mestinya untuk warga Tanjungrejo justru diberikan kepada warga Harapanjaya, sebagai alat kampanye. Ini jelas merugikan warga dan pembohongan publik,” tandasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *