Sidang DKPP Kedua, Apakah Merubah Sanksi Terhadap Esti?

JARRAKPOSLAMPUNG – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Bernad Dermawan Sutrisno telah menandatangani Surat Panggilan Sidang Nomor: 0011/PS.DKPP/SET-04/1/2020, 15 Januari 2020 lalu.

Surat Panggilan Sidang tersebut adalah Sidang pemeriksaan DKPP yang kedua terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik (dugaan suap) yang melibatkan Komusioner KPU Lampung Esti Nur Fatonah.

Dimana sebelumnya, Esti Nur Fatonah dilaporkan ke DKPP dengan laporan pengaduan nomor: 356-P/L-DKPP/XI/2019 yang diregistrasi dengan perkara nomor: 329-PKE-DKPP/XII/2019 atas nama pelapir Budiono yang memberikan kuasa kepada Chandra Muliawan. 

Sebagai tindak lanjut, DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan kedua dengan memanggil sejumlah pihak, diabtaranya pelapor Candra dan Budiono, terkait perkara dugaan jual beli jabatan KPU periode 2019-2024 di Lampung dan KPU Kabupaten/Kota, Senin (20/01/2020) mendatang. 

Menanggapi hal tersebut, Dikretur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan selaku Kuasa Hukum Budiono mengatakan, pihaknya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti baru.

“Tentu kami sudah siapkan diri, dan juga bukti baru,” kata Candra.

Dalam persidangan sebelumnya, tambah Candra, terlapor sempat mengakui jika dirinya sempat melakukan pertemuan dengan saksi Gentur di kamar hotel 7010 Swissbell.

Lalu, apa bentuk bukti baru lainnya selain fakta persidangan? Candra mengatakan, pihaknya akan juga menyertakan bukti-bukti pemberitaan media. Kemudian, tambahnya, pada sidang kedua tersebut, Budiono sebagai pelapor juga sudah siap untuk buka-bukaan di persidangan DKPP.

“Ini kan sidang lanjutan. Tentu akan lebih detail. Ya, dia (Budiono) siap buka-bukaan,” pungkasnya.

Diketahui, sejumlah kalangan memprediksi tertangkapnya Anggota KPU RI Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu atas kasus suap, adalah pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar hingga ke daerah.

Di Lampung dugaan suap juga terjadi pada proses rekrutmen KPU Kabupaten/kota dan melibatkan salah satu komisioner KPU Lampung Esti Nur Fatonah. Esti Nur Fatonah tentu tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan peserta seleksi. Karenanya, kuat dugaan keterlibatan KPU RI.

Sementara, Esti Nur Fatonah telah dijatuhi sanksi oleh KPU RI yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 3/HK.06.5-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis dan Pembinaan kepada Anggota KPU Provinsi Lampung atas nama Esti Nur Fathonah. 

Apakah sidang kedua DKPP tersebut akan merubah sanksi terhadap Esti? kita tunggu perkembangan selanjutnya. (tim)

Editor : Ariyadi Ahmad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *