Setahun RPA, Disanjung Wagub Disuport Parlemen

JARRAKPOSLAMPUNG – Satu tahun setelah terbentuk Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung dibawah Kepimpinan Enny Puji Lestari dinilai banyak mencatatkan prestasi. Karenanya, di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 1 RPA Provinsi Lampung dapat mendapat suport dan respon positif dari tokoh perempuan Sai Bumi Ruwa Jurai.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim misalnya dalam sambutannya saat membuka HUT ke 1 RPA Lampung yang dirangkai dengan Workshop Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/12/2021) mengatakan, komitmennya dalam upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ini juga menjadi salah satu janji kerja dalam menciptakan Provinsi Layak Anak yaitu Lampung Ramah Perempuan dan Anak,” katanya.

Sementara, Ketua Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung Enny Puji Lestari mengatakan, HUT ke 1 RPA diselenggarakan sebagai wujut rasa syukur setahun telah berdirinya RPA, selain menjadi momentum refleksi gerakan bersama seluruh elemen yang consern pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dewan Pembina RPA Lampung Juharoh Haddad menandatangani naskah deklasi desak pengesahan RUU PKS.

‘RPA berharap dapat bersinergi dalam upaya untuk meminimalisir angka kekerasan perempuan anak. Karenanya HUT ke 1 ini dirangkai dengan Workshop dengan tema “Berdaulat untuk perempuan dan anak,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bapemperda DPRD Lampung yang juga Dewan Pembina RPA Lampung, Jauharoh Haddad menyampaikan, kasus mekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cukup memprihatinkan. Karenanya, pihaknya juga mendesak supaya DPR RI segera mengesahkan RUU TPKS.

Wagub Lampung, Dewan Pembina RPA Lampung dan Ketua RPA Lampung berpose usai deklarasi mendorong pengesahan RUU PKS.

“Kita semua perempuan di Lampung harus bersatu dalam upaya menurunkan angka kekerasan tersebut. Terlebih kita sudah punya Perda tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutur Jauharoh.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung yang juga sebagai pembicara dalam Workshop, Apriliati, SH., MH menuturkan, rencana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan suatu yang urgent yang harus segera disahkan.

“Saya sangat mendukung adanya RUU TPKS untuk segera disahkan, mengingat RUU ini sdah dari tahun 2014 masuk dalam prolegnas,” kata dia.

Setelah Workshop, acara dilanjutkan dengan deklarasi mendorong pengesahan RUU PKS. Selain elemen RPA seluruh kabupaten dan tamu undangan, acara juga dihadiri Ketua Forum Puspa Provinsi Lampung, Yuli Nugrahani dan perwakilan Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah secara virtual, Organisasi Masayarakat, OKP, BEM, DEMA, SEMA dan Tokoh Lintas Agama. (***/rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *