Sepekan Bekerja, Musa-Dito Langsung Tancap Gas!

JARRAKPOSLAMPUNG – Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad dan Ardito Wijaya langsung tancap gas pasca dilantik 26 Februari 2021 lalu. Selain tingkat kedisiplinan pegawai, masalah pungutan liar (Pungli) menjadi fokus awal pasangan ini.

Tidak hanya itu, di sektor pertanian pasangan ini juga telah merumuskan berbagai terobosan. Terutama terkait rendahnya harga jual hasil pertanian.

Terkait masalah pandemi Covid-19, Bupati Musa Ahmad menargetkan dalam waktu 60 hari kerja, Lampung Tengah sudah menjadi zona hijau.

“Dengan takline Lampung Berjaya, saya dan pak Ardito menargetkan 3 tahun kedepan kemajuan sudah terlihat dan dapat dirasakan masyarakat,” kata Musa disela sidak pertama, Senin lalu.

Terkait rendahnya harga komoditi pertanian, Musa berjanji akan mencarikan solusinya, termasuk menganjurkan agar masyarakat beralih untuk menanam tebu, mengingat di Lampung Tengah ada tiga pabrik besar pengolahan tebu.

Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan agar petani diuntungkan dengan pola pembayaran hasil dengan cepat. Kedepan, kata dia, bagaimana caranya agar pola pembayaran bisa menguntungkan para petani.

“Kalau pola bayarnya seperti Gunung Madu saya rasa tidak bisa. Polanya diubah masyarakat tanam timbang langsung bayar,” ujarnya.

Bupati Musa Ahmad saat menemui masyarakat yang melakukan aksi protes atas HGU PT TBL. Musa pun meminta massa membubarkan diri sengan tertib dan berjanji akan memanggil PT TBL.

Sementara terkait keluhan maraknya pungli, Musa meminta agar setiap lokasi pelayanan masyarakat mempublikasi nomor handphon miliknya. Tujuannya, agar masyarakat dapat langsung melaporkan jika terjadi pungli.

Tidak hanya itu, di pekan pertama bertugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad dan Ardito juga dihadapkan dengan konflik masyarakat dengan perusahaan yang berujung dengan pengerahan massa.

Dimana masyarakat kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan berselisih dengan PT Tunas Baru Lampung (TBL). Dengan kesigapannya, Musa berhasil meredam kemarahan massa dan akan melakukan tindak lanjut secepatnya untuk menyelesaikan perselisihan.

“Saya minta sekarang kalian pulang kerumah masing-masing, jangan terprovokasi dengan oknum-oknum tertentu, siapkan saja bukti-bukti, kita adakan rapat pembahasan hal tersebut,” kata Musa.

Diketahui, dari keterangan Camat Way Pengubuan Dahrif Anshory, konflik masyarakat dengan TBL terkait legalitas tanah dan proses kepemilikan HGU.

“Tanah seluas 248 hektare itu awalnya, milik PT Bintara Satria Jaya, kemudian dijual kepada CV Koperasi Satria Jaya, dan selanjutnya dijual kepada PT TBL. Nah masyarakat ini tidak mau tahu menahu kenapa sekarang tanah jadi milik PT TBL,” kata Dahrif, dikutip dari saibumi.com.

Pihaknya, lanjut dia, sebelumnya telah dua kali melakukan mediasi dan bahkan sampai melakukan sidang Panitia B BPN. Hasilnya BPN menunda perpanjangan HGU sampai dengan 60 hari kedepan. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *