Sebut Ada Jual Beli Jabatan, Asisten III Lampura Diminta Buktikan

JARRAKPOSLAMPUNG – Kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) yang disampaikan Asisten III Pemkab Lampura, Efrizal Arsyad beberapa waktu lalu mendapat perhatian sejumlah pihak.

Tokoh Pemuda Lampura, Muhammad Azis misalnya yang mengapresiasi keberanian Efrizal Arsyad tersebut. Kendati demikian, Azis –sapaan akrabnya–, meminta agar Efrizal Arsyad tidak hanya mencari sensasi atas ucapannya tersebut, akan tetapi harus membuktikan apa yang dilontarkannya ke publik.

Terlebih, kata Azis, yang berkaitan dengan citra Pemkab Lampura. Seperti uangkapan terkait adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Lampura.

“Ya, tentu kita apresiasi dengan keberaniannya (Efrizal Arsyad) yang mengungkapkan apa yang ia ketahui. Tapi tidak hanya sampai disitu, terlebih yang berkaitan dengan tuduhan adanya jual beli jebatan. Tentu harus dibuktikan,” kata Azis, Kamis (29/04/2021) dalam rilisnya yang diterima jarrakposlampung.com.

Screenshot video pernyataan Afrizal Arsyad yang ditayangkan Warna TV.

Dalam mengkritik, lanjut Azis, tidak bisa membabibuta. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh tokoh publik tentu harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Jika pak Efrizal Arsyad menyebut yang berkantor dimana saja itu adalah preman. Ya, buktikan dong, jika ucapannya juga bukan ucapan preman. Ucapan pejabat itu menjadi rujukan publik, maka harus bisa dibuktikan,” tegasnya.

Seluruh masyarakat, lanjut Azis, saat ini justru bertanya-tanya terkait kebenaran adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Lampura. Karenannya, kata Azis, harus ada tindakan lebih lanjut untuk membuktikan agar tidak hanya menjadi opini yang merugikan Pemkab.

“Pemkab harus bertindak tegas terkait viral nya clotehan dari Asisten III tersebut. Apa pun bentuknya, ditinjau dari sisi yuridis, maka apa yang dilakukan Efrizal Arsyad telah melanggar PP NO 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil,” tutur dia.

Pemkab, tambah dia, dapat melakukan langkah langkah hukum dengan jalur pidana apabila Efrizal Arsayd tidak dapat membuktikan kebenaran dari adanya jual beli jabatan yang ia lontarkan. (***/lis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *