Sambut UU Baru, KPK Siapkan Perkom

JARRAKPOSLAMPUNG  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyiapkan Peraturan Kokisi ( Perkom) sebahai persiapan berlakunya UU KPK baru, meskipun Presiden Jokowi belum membubuhkan tanda tangannya pada lembaran UU tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan adanya persiapan menghadapi situasi seperti ini. KPK pasrah, tapi tidak menyerah begitu saja.

“Kita juga menyiapkan Perkom,” kata Agus pada Rabu, (16/10/ 2019) kepada jarakposjakarta (grup jarrakposlampung).

Perkom itu disebut Agus sebagai langkah antisipasi berlakunya UU KPK pada 17 Oktober 2019. “Kalau itu (UU KPK) langsung berlaku kan seperti yang pimpinan sudah bukan penyidik, sudah bukan penuntut itu ada implikasinya ke dalam. Nah, oleh karena itu, kita di dalam perkom itu kan menjelaskan in case nanti, misalkan itu diundangkan yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan, ada di dalam dalam perkom itu,” kata Agus memberikan satu contoh dampak berlakunya UU KPK baru.

Paling krusial dalam UU KPK baru, lanjut Agus, berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi dari poin-poin itu adalah mengenai penyadapan yang wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Padahal, penyadapan menjadi salah satu kewenangan istimewa KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

“Ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK. Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada, maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (15/10/ 2019).

Berikut ini bunyi Pasal 12 B ayat 1:

Menilik pada UU KPK baru, perihal penyadapan tercantum pada Pasal 12 B. Untuk melakukan penyadapan disebutkan dalam pasal itu “pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis terlebih dulu ke Dewan Pengawas”.

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Yang menjadi persoalan adalah belum ada Dewan Pengawas yang terbentuk karena harus ditunjuk Presiden untuk pertama kali, setelahnya akan melalui seleksi. Lantas, KPK harus meminta izin pada siapa bila ingin melakukan penyadapan karena belum terbentuk Dewan Pengawas?

Bila menilik lebih dalam UU KPK hasil revisi, terdapat pasal baru yang dapat menjawab pertanyaan di atas sebagai pintu masuk untuk melakukan penyidikan sampai dengan penyadapan. Dalam Pasal 69 D UU KPK baru disebutkan KPK tetap dapat bekerja sebagaimana biasanya sebelum Dewan Pengawas terbentuk.

Berikut ini bunyi Pasal 69 D UU KPK hasil revisi:

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

Melihat kondisi seperti ini, KPK setidaknya masih bisa sedikit berharap. Bahkan Ketua KPK saja tegas menyampaikan bila OTT tetap dilakukan bilamana perlu sepanjang masa peralihan ini. (red)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *