RPA Minta Dewan Ikut Dorong RUU PKS Disahkan

JARRAKPOSLAMPUNG – Pengurus Wilayah Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kerjanya.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mendatangi DPRD Lampung dan beraudiensi dengan unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan, untuk ikut mendorong disahkannya RUU PKS.

“Kasus perempuan dan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di Lampung sendiri tercatat 542 kasus di bandingkan kasus pencurian dan begal. Karenanya, kami meminta agar DPRD Lampung ikut mendorong agar regulasi segera disahkan,” kata Ketua RPA Lampung, Enny Puji Lestari, Selasa (04/02/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Ningrum Gumay diminta untuk ikut menandatangani hasil deklarasi yang sudah di tandangani dalam acara workshop sebelumnya yang di hadiri oleh Wakil Gubernur dan DPR RI.

Ketua RPA Lampung menyerahkan naskah rekomendasi

“Sampai saat ini kita itu masih sibuk di delik lapor melaporkan bukan lagi bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut, artinya memberikan edukasi juga itu penting untuk meminimalisir kasus-kasus yang akan terjadi,” kata Ningrum.

Dalam audiensi tersebut, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD seperti Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Wakil Ketua II Ririn Kuswantari, Ketua Komisi V Yanuar Irawan, anggota Komisi V Jauharoh Haddad, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Apriliati dan lainnya.

Dalam jalannya diskusi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Ririn mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dibentuknya regulasi untuk memberikan kepastian hukum, khususnya kepada perempuan dan anak.

Sehingga kasus-kasus seperti kekerasan terhadap anak, tindakan berupa indikasi pelecehan seksual kepada perempuan dapat ditekan seminimal mungkin.

“Prinsipnya saya mendukung agar segera disahkan RUU TPKS, ini sebagai langkah dari pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Agar kasus-kasus kekerasan dan tindakan yang terindikasi pelecehan seksual dapat ditekan,” pungkas Ketua KPPG Lampung tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Apriliati juga sepakat agar RUU TPKS segera disahkan. Dengan hadirnya regulasi tersebut, diharapkan dapat menekan kasus-kasus pelecehan seksual yang belakangan ini sedang marak terjadi.

“Tentunya kita prihatin banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang sedang marak terjadi, sehingga kita mendorong agar RUU TPKS ini segera disahkan menjadi Undang-undang. Sehingga nanti dalam implementasinya kita kawal bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Haddad juga menyatakan pandangan yang sama. Ia mendorong agar RUU TPKS dapat segera disahkan.

Selain itu, pihaknya juga berencana dalam waktu dekat ini bakal menggodok sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sifatnya pro terhadap perkembangan isu-isu tentang perempuan dan anak.

Selain RPA, dalam kesempatan tersebut hadir juga beberapa lembaga yang konsen dibidang perlindungan perempuan dan anak, diantaranya PUSPA, DAMAR dan juga ikut hadir BEM UIN RIL. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *