Pilkakon Tanggamus Banjir Gugatan, Ada yang Sampai ke PTUN

Perbup Pilkakon Dinilai Cedrai Demokrasi

JARRAKPOSLAMPUNG – Proses demokrasi akar rumput di Kabupaten Tanggamus dinilai cacat hukum oleh beberapa calon yang tidak puas atas hasil Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) di daerah tersebut.

Lantaran, adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkakon yang membuat landasan hukum Pilkakon di wilayah itu tidak jelas, dan tidak merincikan terkait adanya coblosan surat suara simetris, sehingga menimbulkan kegaduhan.

Agus Purwanto misalnya, yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung, lantaran merasa dirugikan oleh Perbup yang dinilai mencedrai demokrasi.

Menurut Agus,  sebelumnya dirinya telah mengajukan gugatan ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, gugatannya ditolak. Padahal, kata Agus, dirinya jelas dirugikan dalam Pilkakon yang digelar 16 Desember 2020 itu, yang jelas dirinya unggul dalam perolehan suara dari calon lainnya.

Calon Kakon Tangkit Serdang itu menuturkan, terjadi penghitungan ulang atas hasil pemungutan suara 16 Desember 2020. Pada penghitungan pertama, dirinya  unggul dengan memperoleh suara terbanyak.

Ilustrasi Pilkakon

Kemudian, ada beberapa orang yang melakukan protes sampai mengintimidasi, sehingga panitia membuatkan berita acara lanjutan, untuk diadakan penghitungan ulang.

Oknum yang mengintimidasi, lanjut Agus, bukan orang yang memiliki hak bicara dalam pleno. Sebab, oknum tersebut bukan saksi.

“Saya juga heran, bagaimana bisa panitia mengakomodir tuntutan oknum yang tidak memiliki hak bicara. Alasan penghitungan ulang adalah dianggap sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos hingga menembus lembaran lain atau disebut juga coblosan simetris.

“Sebelumnya saya unggul, karena coblosan yang simetris itu dianggap tidak sah sesuai lesepakatan dengan saksi. Kemudian, dalam penghitungan ulang saya kalah, lantaran coblosan simetris dianggap sah,” tuturnya.
Sementara, lanjut Agus, di daerah lain, yakni di Pekon Sumanda coblosan simetris dianggap tidak sah. Kemudian, tambah Agus, yang menjadi aneh acuan Pilkakon tidak jelas, sebab Perbub Pilkakon tidak dapat menjadi acuan.

“Saya sangat keberatan atas ketidak adilan ini, maka saya mengambil langkah untuk mengajukan gugatan hukum lanjutan, dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegas dia.

Berbeda dengan kasus di Pekon Tangkit Serdang, di Pekon Air Naningan juga terjadi kericuhan, lantaran coblosan surat suara simetris. Dimana di wilayah tersebut surat suara yang dicoblos secara simetris dianggap tidak sah. Padahal, saksi dan warga lainnya meminta agar surat suara yang dicoblos sistematis dianggap sah, namun panitia tidak mengindahkan.

Alhasil, salah satu Calon Kakon Air Naningan, Dadang Kurniawan mengajukan gugatan atas hasil Pilkakon di Pekon Air Naningan.

Melalui kuasa hukumnya, Rustamaji, S.H., M.H. menuturkan, pihaknya optimis akan memenangkan gugatan. Sebab, kata Rustam, pihaknya menemukan kesesuaian antara gugatan yang dilayangkan pihaknya dengan fakta dari saksi maupun pendapat ahli.

“Ya, tergugat dalam hal ini Bupati Tanggamus yang telah mengeluarkan Putusan Bupati dan melantik Kades terpilih telah melanggar prinsip-prinsip asas umum pemerintah yang baik dan benar,” kata Rustam. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *