Perbup Belum Pro BUMDes

Segudang Tantangan Pengembangan BUMDes

JARRAKPOSLAMPUNG – Empat tahun terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nampaknya masih -jauh panggang dari api-. Bagaimana tidak, Presiden Jokowi menerima laporan jika ada 2.188 BUMDes yang hingga kini belum berkontribusi apapun bagi pergerakan ekonomi desa.

Apa masalahnya? Aktivis Desa yang aktif di Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Progam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (P3MD) Provinsi Lampung, Edy Sudrajat mengatakan, selain pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Dukungan Pemerintah Kabupaten terkait keberadaan BUMDes juga masih sangat minim.

“Mestinya Pemkab (Bupati) mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) yang sifatnya suport terhadap keberadaan BUMDes, bukan sebaliknya,” kata Edy kepada jarrakposlampung.com, Jumat (13/12/2019).

Selama ini, lanjut Edy, payung hukum keberadaan BUMDes adalah Peraturan Mentri (Permen). Kendati demikian, Permen tidak mengatur hal-hal teknis. Mestinya Perbub yang menjadi turunan Permen mengatur detail teknis pelaksanaan BUMDes.

“Temuan di lapangan, justru Perbup tidak mengatur detail teknisnya dan justru membuat abstrak. Ini menjadi problem,” jelasnya.

Selain itu, tambah Edy, perilaku penguasa yang koruptif pada struktur atas, terbukti dengan banyaknya kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur yang diringkus KPK karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, membuat spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan bahkan malah meniru tindakan itu.

“Terbukti ada ratusan kepala desa yang saat ini menghadapi meja hijau karena diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri,” tutur pria yang akrab disapa panglima itu.

Lebih jauh mantan aktivis PMII itu mengungkapkan, selama ini kepala desa hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya, yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas.

“Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Belum lagi rampung perjuangan, tau-tau sudah Pilkades. Ketika ada Kades baru, pendamping mulai dari Nol lagi,” jelas Edy.

Persoalan berikutnya, tambah Edy, perangkat desa lainnya, seperti BPD belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini.

“Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampan terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik atau instan belaka,” paparnya.

Kemudian, Edy menambahkan, sudah menjadi rahasia umum, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Karenanya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri.

“Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes. Belum lagi banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal. Akibat dari kegagalan tersebut, membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes,” tambahnya.

Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai juga menjadi problematika BUMDes yang tidak kalah penting. Sebab, kata Edy, bukan hal yang mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha.

“BUMDes sendiri tidak cukup ‘seksi’ bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejaheraan bagi para pegiatnya. Tentu dalam pemanfaatan Dana Desa butuh poltical will khususnya bagi seluruh kepala Desa dan BPD sebagai keterwakilan masyarakat,” pungkasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *