Penyaluran BPNT Bermasalah, Stafsus Presiden Turun Gunung

Urai Permasalahan BPNT, Lappung Institute Gelar Diskusi

JARRAKPOSLAMPUNG – Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lampung dinilai bermasalah.

Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Demikian dikatakan praktisi Lappung Institute, Febi Arisma Razak, SPsi kepada jarrakposlampung.com ditemui disela kesobukannya, Kamis (12/12/2019).

Menurut Febi, menyikapi hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ambil bagian dalam diskusi sehari yang bertema “Kusuk Bebeluk BPNT” di Hotel Horison 26 Deaember 2019 mendatang.

“Selain menghadirkan para pendamping sosial dan penerima BPNT, diakusi tersbut juga akan dihadiri oleh Staf Khusus Presiden, Polda, Kejati, Dinsos, Bulog dan Perpadi Lampung,” kata Febi.

Diketahui, tiga tahun berjalan program BPNT masih menuai kontroversi. Mulai dari dugaan adanya monopoli pengusaha dalam pendistribusian, pendataan penerima, sampai pada kualitas bantuan yang tidak sesuai standar.

BPNT merupakan pengganti program Rakyat Sejahtera atau Rastra. BPNT berupa bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik.

Penyaluran BPNT ini melalui pedagang bahan pangan/electronic warung gotong royong (e-warong) yang bekerjasama dengan bank. Sementara Rastra yang dulu bernama beras miskin atau raskin merupakan program subsidi pangan kepada masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk beras  yang disalurkan oleh Bulog.

Berbeda dengan Rastra yang memberikan bantuan langsung dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari Bulog. Melalui BPNT, pemerintah memberikan uang tunai sebesar Rp 110 ribu per bulan kepada KPM untuk membeli beras dan telur melalui jaringan resmi Kementerian Sosial bernama electronic warung gotong royong (e-warong).

Saat ini jumlah penerima penerima manfaat BPNT sekitar 15,6 juta rumah tangga dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 20,59 triliun. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *