Pengadaan E-Votting Eror di Pringsewu Dari Program Smart Village

Alat Eror, Pilkakon di Sejumlah TPS Tertunda, Rekapitulasi Masih Manual

JARRAKPOSLAMPUNG – Kekhawatiran Kementerian Desa (Kemendes) akan program smart village yang rawan masalah mulai terbukti.

Hari ini, Rabu (18/05/2022) Kabupaten Pringsewu menggelar Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (E-Votting) terkendala di sejumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Mulai dari alat E-Votting eror hingga kurangnya sumberdaya manusia (SDM) sebagai tenaga operator yang akan mengoprasikan alat tersebut. Alhasil, pemungutan suara di beberapa TPS pun tertunda dan masyarakat membubarkan diri.

Kerumunan warga saat mengantri untuk menyalurkan hak pilihnya. Antrian panjang terjadi lantaran alat E-Votting eror dan baru bisa digunakan seyelah beberapa jam kemudian.

Masyarakat diminta kembali ke TPS, setelah operator menyatakan E-Votting siap digunakan beberapa jam kemudian. Tak ayal, kerumunan pun tak dapat dihindarkan.

Tidak hanya itu, dari penuturan warga alat E-Votting yang digunakan pun tidak tersentral dalam rekapitulasinya. Artinya, meski menggunakan alat E-Votting rekapitulasi di tingkat desa tetap dilakukan secara manual.

“Ya, ini katanya E-Votting, tapi rekapitulasinya tetap manual. Rekapitulasi otomatis hanya di TPS saja, sementara di Pekon ada beberapa TPS,” kata salah seorang warga yang meminta agar namanya dirahasiakan.

Meski menggunakan alat E-Votting rekapitulasi di tingkat Pekon tetap dilakukan secara manual.

Dari pantauan, di salah satu TPS, hingga pukul 10.00 WIB siang, alat E-Votting yang eror masih belum bisa digunakan lantaran teknisi yang dijanjikan belum juga tiba untuk memperbaiki.

“Alatnya eror. Katanya akan ada teknisi yang memperbaiki. Tapi sampai saat ini belum ada yang datang. Kami pulang saja,” tutur salah satu warga di sebuah TPS.

Diketahui, sedikitnya 19 Pekon di Kabupaten Pringsewu menggelar Pilkakon dengan menggunakan alat bantu elektronik yang disebut E-Votting, Rabu (18/05/2022).

E-Votting sendiri merupakan salah satu turunan dari Program Smart Village yang dimulai dari optimalisasi sistem informasi desa dengan penguatan data Adminduk Desa. Artinya pengadaan alat E-Votting ini sumber pendanaannya adalah Dana Desa.

Tidak kurang dari Rp50 juta harus dianggarkan oleh Pekon yang akan menggelar Pilkakon untuk membeli dua unit alat E-Votting ini melalui pemegang Program Smart Village. Tidak hanya Pekon yang akan menggelar Pilkakon, Pekon yang tidak menggelar Pilkakon pun di wajibkan membeli satu unit alat E-Votting senilai Rp25 juta.

Suasana di salah satu TPS

Sebelumnya, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kementerian Desa (Kemendes) Provinsi Lampung, Edy Sudrajat telah mewarning terkait penggunaan DD, terlebih dalam program Smart Village yang disinyalir kuat adanya interpensi satuan kerja (Satker).

Peringatan dari Kemendes tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu merujuk terjadinya kadus OTT di Lampung Utara terkait penyimpangan DD. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *