Pemerintah Kota Tak Netral, Penantang Kian Brutal

YAN BARUSAL
Ketua Lampung Memantau

“Berhentilah Berebut Benar, Sambil Terus Mempertontonkan Kesalahan”

HAJAT lima tahunan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung selalu penuh dinamika. Sejak tahapan Pilwakot dimulai, aroma persaingan dari para bakal calon sudah tercium.

Ya, diakui atau tidak, ketidak harmonisan antara Wakil Walikota Yusuf Kohar (saat ini Balon Walikota) dengan Walikota Bandarlampung, Herman HN (yang istrinya juga Balon Walikota) menjadi cikal bakal pemantik persaingan tak sehat.

Tak ayal, saling intai kesalahan antara kedua kubu ini menjadi tontonan menarik setiap hari, dan tentu hal itu adalah pembelajaran politik yang jauh dari kata sehat.

Pilkada di tengah pandemi memiliki corak tersendiri. Himpitan ekonomi yang dialami warga menjadi momentum dan dalih pembenaran untuk bagi-bagi sembari sosialisasi. Di satu sisi, pemerintah kota di bawah komando Herman HN yang memiliki jago sang istri, berdalih melindungi demokrasi seenaknya hadang sana-sini.

Lalu, siapa yang diuntungkan? Lampung Memantau melihat ini sebagai kemunduran dalam proses demokrasi. Walau pun pada proses demokrasi sebelumnya juga tak kalah kotor. Dan ahirnya tentu kita semua rugi!

Mempertontonkan kesalahan dengan klaim kebenaran bukanlah langkah politik yang sehat. Pemerintah kota seperti takut kalah. Padahal jika benar disukai lantaran prestasi, kenapa harus takut?

ilustrasi.net

Sang penantang yang konon disokong bandar besar pun membabi buta. Dalih membatu masyarakat di tengah pandemi dijadikanya tameng sosialisasi. Celakanya, Bawaslu sebagai wasit gamang bersikap. Sibuk dengan bacaan regulasi dan lupa beraksi.

Melalui tulisan ini Lampung Memantau mengajak semua untuk sama-sama melakukan evaluasi. Para Balon, media, pengamat, praktisi, masyarakat secara umum mesti lebih objektif dalam melihat dinamika ini.

Saat ini publik sedang digiring untuk hanya fokus menyoal masalah politik bagi-bagi sembako (money politik). Sementara kecurangan lain yang dilakukan oleh pasangan calon yang bukan hanya sekedar mencederai demokrasi tapi juga menghancurkan demokrasi itu sendiri seolah diabaikan begitu saja.

Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita bagaimana netralitas ASN dan aparat kecamatan sampai dengan kelurahan di Kota Bandarlampung hari ini cenderung berat sebelah. Ada kerja yang sistematis dilakukan oleh salah satu pasangan calon untuk memaksa ASN agar bersikap tidak netral dalam proses pilkada.

Hal tersebut terlihat jelas dari sikap overproaktif aparat kecamatan sampai dengan RT/RW yang selalu membuat kehebohan beberapa bulan terahir ini. Mereka secara serentak melakukan pembubaran terhadap pasangan calon yang melakukan sosialisi secara sepihak.

bukan hanya karena pasangan calon tersebut bagi-bagi sembako. Tetapi juga pasangan calon yang hanya melakukan sosialisai tanpa bagi-bagi sembako juga di bubarkan dengan alasan protokoler kesehatan, sehingga harus mendapatkan izin dari aparatur tingkat kecamatan sampain dengan tingakat RT/RW setempat dan lain-lain.

Hal ini menjadi tidak wajar dan tidak sportif yang terkesan sengaja mempersulit bapaslon tertentu dalam melakukan sosialisasi. Terlebih kami juga menemukan adanya indikasi-indikasi bahwa aparat-aparat tersebut sudah di design atau di rencanakan untuk menjalankan hal tersebut.

Bawaslu, mana pluitmu? Setumpuk regulasi tentu bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Rakyat tentu menunggu aksi dari lembaga yang konon di pimpin sang srikandi ini. Jangan biarkan masyarakat terus melahap aktobat politik tanpa edukasi.

Bukankah ketidak netralan ASN, Money Politik dan menghalang-halangi sosialisasi itu haram dalam proses demokrasi?

Wallahu’alam Bisawwaf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *