Pekan Lalu Emosi, Sekarang Satu Persepsi

Dari Hearing Komisi IV DPRD Lampung dengan Dinas BMBK

JARRAKPOSLAMPUNG – Setelah sepekan sebelumnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung sempat emosi lantaran Kadis Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Lampung terkesan meremehkan DPRD, karena tak membawa serta personil dan data lengkap saat diundang hearing.

Ahirnya hearing kedua lembaga tersebut digelar, Senin (03/02/2020) dan mulai menemukan titik temu. Komisi IV pun ahirnya memberikan keterangan pers, yang intinya legislatif dan eksekutif sama-sama ingin pembangunan infrastruktur lebih baik kedepan. 

Wakil ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H Caya mengatakan, pihaknya ingin menyamakan persepsi terkait kewenangan dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Itu sebabnya, kata Iswan, kehadiran Kadis BMBK bersama perangkatnya sangat penting.

“Ya, tidak hanya dengan Kadis kita ingin satukan persepsi dengan semuanya. Itu sebabnya kita minta hadir semua perangkatnya di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung,” kata Iswan.

Komisi IV, lanjut Iswan, mempertanyakan prihal banyaknya anggaran yang dipotong saat di tahun 2019 lalu. Sebab, kata dia, pihaknya berharap banyak ruas jalan sudah berstatus mantap di 2019.

“Tadi pada anggarannya di tahun 2019 kemarin ada pemangkasan Rp300 miliar, sehingga infrastruktur jalan banyak yang dikurangi dan masih separuh yang direncanakan. Dan di tahun 2020 ini dengan anggaran yang minim juga kita berharap pekerjaan juga lebih baik,” tuturnya. 

Lalu, apa yang membuat hearing berjalan alot? Iswan menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran pihaknya ingin semua berjalan dengan baik dan sinergi.

“Ini bukan karena kesimpang siuran data. Tapi kita pekerjaan mereka harus berjalan dengan baik, dengan sinergi perguruan tinggi seperti Itera, UBL dan lainnya karena membangun ini tidak bisa sendiri. Juga kepada pihak swasta juga bagaimana membangun infrastruktur ini lebih baik lagi,” tegasnya. 

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Lampung lainnya, Soni Setiawan ditemui diruang Fraksi PKB mengatakan, prinsipnya pihaknya ingin pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan sesuai ekspektasi masyarakat.

“Ya, tentu kita semua ingin pembangunan berkualiatas dan kuantitasnya sesuai target. Karena Lampung ini pintu gerbang Sumatra jalan di provinsi yang ada di 15 kabupaten/kota ada 1.700 kilo meter terdiri dari 99 ruas. Ini harusnya semua berstatus mantap,” kata Soni.

Sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur, lanjutnya, target tahun 2021, 75 persen ruas jalan menuju jalan mantap. Tentu, kata dia, hal itu tidaklah mudah dicapai tanpa adanya sinergisitas.

“Perlu sinergisitas dan dorongan dari pihak swasta dan pihak-pihak lainnya, jika ingin terwujud nya visi misi gubernur dan wakil gubernur. Tentu semua harus satukan persepsi, saling mendorong pihak pihak swasta supaya berkontribusi dalam hal pembangunan,” tuturnya.

Kadis Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung Mulyadi Irsan, kata Soni, sudah menjelaskan soal tata kelola bajet anggaran yang minim dengan kualitas infrastruktur yang baik dalam hearing bersama pihaknya. 

“Ya, kita suport. Sinergisitas antara pusat dan daerah, begitu juga dengan yang lain sinergi untuk membangun daerah,” jelas Soni.

Masih kata Soni, Dinas BMBK sempat mengutaran keinginan adanya peran dari Corporate, seperti yang ada di Ulu Belu yakni perusahaan Biotermal.

“Itu juga bagus. Kita sangat setuju jika ada Corporate ikut serta dalam merawat jalan provinsi didaerah kerjanya,” pungkasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *