Omnibus Law Dinilai Tidak Manusiawi

Kritisi Omnibus Law, Dema Syariah Gelar Dialog

JARRAKPOSLAMPUNG – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja belakangan memunculkan penolakan yang berujung aksi demonstrasi di kalangan kelompok pekerja ‘kerah biru’ atau yang bekerja di sektor manufaktur.

Ya, bagaimana tidak sejumlah point dalam RUU Omnibus Law dinilai cenderung mendiskreditkan buruh. Diantaranya berkaitan dengan jam kerja, sistem outsourcing, cuti haid dan melahirkan bagi perempuan serta penetapan upah.

Dalam sebuah diskusi Ketua Dewan Mahasiwa (DEMA) Fakultas Syariah, Tiara Santika mengungkapkan, hal tersebut jelas dinilai tidak manusiawi.

“Hal ini jelas tidak memanusiakan buruh yang sebenarnya memiliki peran cukup besar dalam berjalannya perusahaan,” kata Tiara dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Omnibus Law untuk Siapa’ di UIN Raden Intan Lampung, Kamis (05/03/2020).

Dalam RUU tersebut, lanjut Tiara, juga terindikasi akan menghilangkan izin Amdal dalam pembangunan perusahaan. Hal itu menurutnya mengancam kelestarian lingkungan.

“Perubahan iklim belakangan telah menyebabkan sejumlah bencana di Indonesia, maka akan diperparah lagi jika izin amdal ini dihilangkan,” ujar mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah itu.

Untuk itu ia harap pemerintah bisa membatalkan RUU tersebut. Karena menurutnya hal itu akan menjadi polemik yang merugikan rakyat kalangan bawah.

“Pemerintah mesti membatalkan RUU itu jangan sampai RUU itu menjadi undang-undang dan diberlakukan,” tegasnya.

Dialog tersebut Dema Syariah menghadirkan Rifky Indrawan Ketua Kasbi Lampung, Hendry Sihaloho Ketua AJI Bandar Lampung, serta Ketua PMII Lampung Ahmad Hadi Baladi Ummah. Selain itu hadir juga sebagai Akademisi Hukum Eni Puji Lestari dan Chandra Bangkit Saputra, Dewan Walhi Lampung. (lis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *