DPW PKB Lampung Dinilai Dzolim, Ipi : Nunik Harus Diganti

Hanifah Lakukan Kebohongan Publik

JARRAKPOSLAMPUNG – Demisioner Ketua DPC PKB Pesawaran, Matrohupi mengungkapkan kekecewaannya atas penunjukan langsung yang dilalukan DPP. Terlebih, tidak ada mekanisme apapun yang ditempuh, dan dinilai mendzolimi kader. Karenanya, Kader PKB Pesawaran meminta agar Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) harus diganti.

“Ini tidak manusiawi. Bayangkan saja, saya dan sahabat-sahabat pengurus bekerja keras untuk menggelar Muscab dengan segala upaya, disituasi pandemi yang serba sulit. Kemudian entah dari mana munculnya tiba-tiba ada SK yang harus saya bacakan dan itu bukan nama saya,” kata Matrohupi.

Diakui Matrohupi, memang untuk menentukan siapa ketua DPC adalah kewenangan DPP. Dari dulu, kata Matrohupi, DPC memang di SK-kan DPP, tapi ada mekanismenya. Tidak serta merta muncul nama.

“Apa yang dikatakan oleh saudari Hanifah disebuah media adalah kebohongan publik. Sebab tidak pernah ada mekanisme nama ketua muncul dari tokoh masyarakat ke DPW dan DPW mengusulkan ke DPP. Pembohongan publik itu,” tegas pemilik sapaan Ipi itu.

Nama yang muncul saat ini, lanjut Ipi, adalah keinginan DPW. Jadi yang dzolim adalah DPW, karena tidak pernah menjalankan mekanisme kepartaian dengan benar. Karennya, menjadi wajib jika PKB ingin tetap berjaya, Nunik harus diganti dengan ketua baru yang lebih demokratis dan peduli terhadap kader.

“DPW sudah sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan melawan dan meminta DPP mengganti Nunik,” tegas dia.

Dalam AD/ART partai, lanjut Ipi, di Bab V tentang pembentukan dan pengesahan pengurus partai, Pasal 45 dijelaskan, Pembentukan kepengurusan DPC dilaksanakan secara musyawarah melalui tahapan penjaringan di tingkat DPAC dan penyaringan di tingkat DPW.

Dalam tahap penjaringan, jelas Ipi, setiap DPAC mengusulkan minimal 5 nama berbeda kepada DPW untuk dilakukan penyaringan. Kemudian, DPW mengusulkan minimal 10 nama berbeda hasil penyaringan kepada DPP untuk menjadi Pengurus DPC.

“Tidak satupun DPAC di Pesawaran yang pernah mengusulkan satu nama pun, apalagi lima nama. Karena memang AD/ART tidak pernah dijalankan oleh DPW,” ujarnya.

Selanjutnya, DPP menyaring, memilih dan menetapkan kepengurusan DPC berdasarkan hasil penjaringan DPAC dan hasil penyaringan DPW.

“Seluruh tahapan itu sama sekali tidak ada. Jadi semua maunya DPW. Berdasarkan selera ketua DPW. Apa yang dikatakan saudari Hanifah, bahwa tahapan sudah dilakukan itu kebohongan. Saya yakin semua DPC mengalami hal yang sama,” tuturnya.

Sementara, Ketua DPC PKB Bandarlampung, H Juanda dengan tegas mengatakan, dirinya dan para kader PKB Kota Bandarlampung tidak mengakui keputusan Muscab yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPW Lampung, Noverisman Subing yang menunjuk Robiatul Adawiyah sebagai ketua.

“Muscab DPC PKB Bandarlampung batal demi hukum, karena tidak quorum, dan telah diputuskan oleh utusan DPP PKB Haidir Bujung sebagai pimpinan sidang, bahwa mekanisme selanjutnya akan diserahkan ke DPP. Dan saya belum pernah demisioner,” kata Juanda.

Kemudian, lanjut Juanda, tiba-tiba ada Muscab tandingan yang menunjuk Robiatul Adawiyah sebagai ketua, Rolland sebagai sekretaris dan Agung sebagai bendahara.

“Ini Muscab apa? Siapa pesertanya? Ini partai bukan kelompok arisan. Ada tahapan-tahapan dalam Muscab, dan tahapan Muscab tidak bisa dilanjutkan karena tidak quorum,” kata Juanda.

Karenanya, tambah Juanda, saat ini dirinya masih sah sebagai Ketua DPC PKB Bandarlampung. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *