MPD Minta JPU Panggil Muhaimin, Tersangkan Nunik

– Dari Fakta Persidangan Kasus Suap Mustafa

JARRAKPOSLAMPUNG – Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan status hukum mantan Bupati Lampung Timur yang saat ini menjabat Wagub Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) dari saksi menjadi tersangka.

Ketua MPD, Jupri mengatakan, pihaknya menilai dari keterangan Nunik di persidangan banyak fakta kebohongan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kali Nunik memberikan keterangan yang bertentangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatanganinya sendiri.

“Ya, sudah bisa itu dikenakan pasal memberikan keterangan palsu atau atau diduga menghalang-halangi proses penyidikan KPK dalam kasus Pak Mustafa mantan Bupati Lampung tengah,” kata Jupri dslam rilisnya, Minggu (14/03/2021).

Dalam surat elektroniknya, Jupri juga menyoal terkait adanya dugaan keterlibatan PT Sugar Group Company (DGC) yang menggelontorkan dana fantastis Rp40 miliar kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai mahar politik rekomendasi padangan Arinal-Nunik ysng menggeser rekomendasi Mustafa.

Ketua MPD, Jupri saat menyambangi gedung KPK beberapa waktu lalu.

“Kita semua melihat dan mendengarkan dengan jelas kesaksian Drs H Musa Zainuddin dalam persidangan, bahwa Muhaimin menerima dana Rp40M dari SGC untuk rekomendasi padangan Arinal-Nunik dalam Pilgub Lampung 2018 lalu,” tutur pria yang berhasil mengungkap pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU RI sekaligus berhasil menggulingkan jabatan Ketua KPU RI, beberapa waktu lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, lanjut Jupri, mesti menghadirkan Muhaimin dan Purwanti Lee untuk mendalami hal tersebut. Bisa saja, tambah dia, berdasarkan keterangan dari Bapak Muza Zainudin bahwa ada keterlibatan Perusahan gula di Lampung yang menjadi penyokong dugaan gratifikasi pada Pilgub Lampung tahun 2018 yang lalu.

“Paling tidak hadirkan dulu Muhaimin ke persidangan. Apa yang dilakukan Muhaimin ini merusak konsesi demokrasi kita khususnya di Lampung, yang sejati demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tapi berubah arah dan tujuan yakni dari kapitalis ke parpol dan transaksional. Rakyat hanya sekedar pelengkap dan kamuplase saja,” pungkasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *