Minta KLB Medan Tak Di-Sah-kan, Pengurus PD Lampung Gruduk Kantor Kemenkum HAM

JARRAKPOSLAMPUNG – Sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Lampung mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM RI dan meminta agar lembaga tersebut tidak mengesahkan pengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Medan.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Nerozely Agung Putra mengatakan, kedatangan pihaknya guna menyampaikan bukti bukti dan data bahwa pengurusan yang sah adalah dibawah kepemimpinan AHY dan itu sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham RI.

“Kami berharap dengan Pak Kanwil nanti bisa disampaikan ke Pak Menteri,” kata pria yang akrab sisapa Kiyai Nero itu.

Kiyai Nero menegaskan, jika kader Partai Demokrat Lampung tidak akan tinggal diam jika Kemenkum HAM memgesahkan Kepengurusan hasil KLB Medan. Bahkan, kata dia, pihaknya siap melakukan demonstrasi besar-besaran di Tugu Monas. Menuntut supaya KLB di Medan yang ilegal itu tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

“Tolong sampaikan ke Pak Menteri, bahwa Demokrat tidak akan tinggal diam, Demokrat akan demo dimana-mana, kita akan kuasai Monas, lebih dahsyat dari aksi FPI. Kami akan kumpulkan simpatisan partai Demokrat. Saya yakin Pak Mahfud MD juga sebagai Menkopolhukam tahulah, sehingga tunjukan hukum yang adil,” pinta Kiyai Nero.

Ditempat yang sama, Plt Sekretaris DPD Demokrat Lampung Julian Manaf mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kanwil Kemenkum HAM Lampung untuk menyampaikan aspirasi dari daerah, yang menyatakan bahwa KLB di Sibolangit Medan itu abal-abal.

Pengurus DPD PD Lampung menyerahkan bukti keabsahan PD Lampung ke Kanwil Kemenkum HAM RI di Lampung.

“Kami menyatakan bahwa KLB Sibolangit itu abal-abal. Sekaligus juga menyatakan bahwa berkas kami disini semua sah. Ketika terjadi KLB, kami semua ada disini. Bahwa kami tetap loyal terhadap AHY hasil Kongres V tahun 2020. Pemilik suara sah 15 DPC plus satu DPD (Partai Demokrat,red) tidak ada yang datang. Semua berada di Bandarlampung,” tegasnya.

Senada, Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS menambahkan, bahwa dia mewakili DPC harapannya, agar disampaikan ke Menkumham, bahwa 15 pemilik suara sah ada di Lampung semua.

“Saya berharap Pak Menteri hukum dan HAM tidak mengesahkan ini hasil KLB di Sibolangit,” kata Budiman AS yang juga Anggota DPRD Lampung.

Diakhir acara, Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf menyerahkan semua berkas data AD/ART yang sah, dan pernyataan DPC 15 Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti KLB di Sibolangit Medan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum HAM RI, Danan Purnomo mengatakan, pihaknya selalu membuka aspirasi apa saja dari masyarakat, dan saat ini berkaitan dengan persoalan dari Partai Demokrat.

“Secara pribadi kami turut prihatin, mudah-mudahan ini bisa segera selesai, dan berkaitan dengan yang disampaikan oleh DPD Partai Demokrat, ini akan segera kami laporkan ke Pak Menteri dalam waktu dekat,” kata dia. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *