Mafia Anggaran Lamteng, Ngaku Disawer Rp268 Juta Per Fraksi Oleh Mustafa

JARRAKPOSLAMPUNG – Praktik pembajakan anggaran keuangan daerah untuk bea politik sudah menjadi rahasia umum. Di DPRD Lampung Tengah misalnya, praktik mafia anggaran terbongkar dalam persidangan lanjutan kasus suap Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (01/04/2021).

Ya, salah satu saksi dalam persodangan tersebut mengaku mendapat saweran dari Mustafa di tahun 2018. Saweran itu terkait pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah ke PT SMI.

Adalah Mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Tengah, Ahmad Rosidi yang mengungkapkan adanya praktik tersebut. Ahmad Rosadi yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK mengungkapkan, dirinya pernah mendapatkan uang Rp48 juta, untuk mengesahkan rapat paripurna peminjaman PT. SMI dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Bahkan, Ahmad Rosidi juga mengakui jika dirinya juga pernah menyetorkan uang sebesar Rp900 juta untuk mendapatkan proyek.

Tidak hanya dirinya, menurut Ahmad Rosidi
untuk meng-gol-kan pinjaman PT. SMI tersebut, saweran Mustafa juga dinikmati oleh anggota DPRD Lampung tengah lainnya.

Besarannya pun, lanjut Ahmad Rosadi, beragam, mulai dari Rp20 juta hingga Rp48 juta, tergantung kedudukan/jabatannya, angka tertinggi adalah untuk Ketua Fraksi Partai senilai Rp48 juta.

“Rp48 juta untuk Ketua Fraksi, Rp40 juta untuk Badan Musyawarah dan Anggaran, serta Rp20 juta untuk anggota biasa. Termasuk saya mendapat jatah Rp48 juta melalui Zainudin (anggota DPRD Lampung Tengah),” kata Ahmad Rosidi.

Suasana sidang lanjutan kasus suap Mustafa.

Untuk masing-masing anggota fraksi Gerindra, jelas dia, Ria Agusria mendapat bagian sebesar Rp40 juta, Zainudin Rp40 juta, Zainul Abidin Rp40 juta, Misro Haki Rp40 juta, Heri Sugianto Rp40 juta, Firdaus Ali Rp20 juta, Sofian Rp20 juta, dan Slamet Widodo Rp20 juta.

“Total uang yang didapat saat itu berjumlah Rp268 juta. Kalau untuk pengesahan APBD 2017, saya hanya mendapatkan uang Rp5 juta,” kata Rosadi.

Terkait uang setoran fee proyek Rp900 juta, Ahmad Rosidi mengaku dirinya hanya mencarikan pekerjaan untuk rekannya yang seorang kontraktor bernama Suhapri, yang diakuinya sempat ditolak lantaran situasi jelang Pilkada.

“Awalnya saya menolak permintaan Suhapri yang ingin mendapatkan pekerjaan, karena saat itu masih proses Pilkada, jadi prosesnya sulit dan repot. Namun Suhapri tetap memaksa, lalu saya telepon Andre yang menyuruh meminta untuk bersabar. Lalu dapat kabar diminta Andre untuk menyerahkan fee Rp475 juta dan Rp450 juta,” jelas Ahmad Rosidi.

Total yang disetorkan senilai Rp900 juta. Dari total Rp900 juta itu, Suhapri pun gagal mendapatkan proyek, lantaran ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *