Lampung Barat, Antara Lumbung dan Tikus

Penulis : Ahlun Nazar (Aktivis Mahasiswa)

MUNGKIN terlalu berlebihan jika ada yang menyebut Kabupaten Lampung Barat adalah serpihan kecil dari surga. Ya, tentu sebagai ungkapan syukur atas nikmat Tuhan YME, atas berlimpahnya sumberdaya alam Bumi Beguai Jejama, uangkapan itu menjadi tidaklah berlebihan.

Menjadi rahasia umum jika dataran tinggi di Lampung itu menyimpan kekayaan yang tak ternilai harganya, mulai dari hasil bumi yang berlimpah, hingga potensi wisata yang tak kalah indah dari pulau dewata.

Sayangnya, potensi kekayaan alam tersebut tak berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya. Disitulah kegelisahan penulis, bagaimana tidak sebagai anak petani yang lahir dan tumbuh di Lampung Barat, penulis juga merasakan apa yang warga Lampung Barat rasakan. Belakangan keprustasian warga akan rendahnya harga hasil pertanian menjadi konsumsi publik alias viral, tentu mengiris hati penulis dan mungkin juga hati banyak orang yang peduli akan nasib petani.

Berbagai teori, konsep, metode dan bla bla bla sudah ‘mengawang’ di berbagai seminar, web binar, kelas, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya, yang dilalukan pemerintah, sayangnya belum ada trobosan dan masih jauh dari solusi akan hilir dari hasil tani.

Ya, petani tetap saja sulit. Hasil pertanian tetap saja murah, bahkan lebih rendah dari akumulasi biaya produksi dan harga pupuk.

Janji akan kesejahteraan petani, masih menjadi dongeng penguasa dari masa ke masa. Petani menjadi salah, itu biasa.

Belakangan mahasiswa telah bersuara, berteriak lantang di hadapan gedung pemerintah. Miris, karena justru kuantitas hasil pertanian menjadi alasan pemerintah untuk mencarikan solusi. Bukankah, hasil lebih banyak itu lebih baik?

Kunungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Lampung Barat belum lama ini. (foto : instagram lambar)

Selain kuantitas hasil pertanian, petani pun disalahkan lantaran prosedur pemerintah yang ruwet. Petani disebut-sebut tak ikut aturan main. “Halo, petani itu pegang candung dan cangkul pak. Bapak jangan kasih ribet!”.

Kita jengah dengan situasi ini. Sementara, nun jauh disana pemerintah pusat terus menggauangkan tentang kestabilan harga pertanian. Di wilayah lain, sudah lahir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan konsep dan semangat mensejahterakan petani di desa, sebagai solusi atas kegelisahan petani.

Di Flores, BUMDes dengan suport pemerintah telah berhasil memasarkan hasil pertanian warganya. Di Yogyakarta, BUMDes menampung dan memasarkan hasil pertanian warga desa dengan harga pasar yang wajar. Petani untung, BUMDes dapat untung dan di tabung, begitu seterusnya.

Ironisnya, di Lampung Barat, Inspektorat pasang mata terhadap BUMDes, tanpa edukasi untuk kemajuan BUMDes dan kesejahteraan petani. Sangat kontras dengan semangat mensejahterakan, yang ada justru semangat memenjarakan. “Itu menyedihkan”.

Ayo, semangat! Berhenti lah berebut benar, sambil terus melakukan kesalahan. Lumbung pangan kita sudah penuh oleh tikus yang ikut mati karena kenyang. Saatnya, mencari solusi agar sirkulasi udara (keuangan) menjadi lancar, dan petani berjaya tidak hanya menjadi semboyan saja.

Sebagai ahir dari tulisan ini, meski dengan penuh keraguan penulis memberanikan diri untuk menawarkan beberapa ide. Meski tak menjadi solusi, paling tidak ide ini terpublis dan tidak lagi menjadi bahan onani penulis.

Pertama, pemerintah kabupaten melaui pemerintahan desa harus memdirikan sentral pasar rakyat, tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga harga pertanuan tidak dikendalikam oleh spekulan.

Kedua, melaui pemerintahan desa dan dana desa, maksimalkan peran BUMDes dalam mengendalikan harga hasil pertanian, bisa dengan menjadi distributor utama hasil pertanian desa, menginformasikan harga terkini, menginformasikan permintaan yang tinggi di tiap desa, dan melaporkan potensi berkurangnya stok pangan nasional.

Sebagai langkah awal, perlu adanya pemetaan produk pertanian di setiap desa oleh pemerintah kabupaten, sehingga dapat dimanajemen oleh BUMDes. Tentu hal ini memakan waktu, tapi paling tidak embrio untuk mendorong kebangkitan ekonomi petani sudah terbentuk.

Penulis menilai sudah saatnya, infrastruktur kembali menjadi tanggungjawab penuh pemerintah kabupaten. Dana Desa sudah waktunya memaksimalkan BUMDes sebagai solusi kesejahteraan petani.

Wassalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *