KNPI Minta Badan Kehormatan Dewan Bertindak

Soal Seleksi KPID, Saudara, Adik dan Anak Komisi I Lolos

JARRAKPOSLAMPUNG – Meski tujuh nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) hasil fit and proper test dari 21 nama yang dinyatakan lolos seleksi oleh Timsel, belum diumumkan ke publik. Namun, desas desus akan aroma nepotisme dalam proses seleksi calon punggawa penyiaran tersebut sudah tercium publik.

Ya, tujuh nama dikabarkan sudah final akan duduk sebagai komisioner. Ironisnya, dari tujuh nama tersebut erat kaitannya dengan sejumlah nama pejabat daerah. Sebut saja, Nisa’ul Mardani yang tak lain adalah putri dari anggota Komisi 1 DPRD Lampung asal PKS, Mardani Umar.

Selain Nisa, juga ada nama Hendra yang belum genap satu tahun melepas jabatannya sebagai anggota DPRD Waykanan dari Partai Hanura yang juga masih ada hubungan kerabat dengan Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal.

Selanjutnya, adik kandung politisi Gerindra yang juga duduk di Komisi I DPRD Lampung, Mirzalie, bernama Resyi Saputra dikabarkan mendapat jatah satu kursi komisioner, menggeser satu kursi incumbent yang sejak awal mendapat kartu keringanan (tanpa seleksi berkas, psikotes dan tes tulis).

Satu nama yang juga sejak awal bertengger adalah Wirdayati, istri Bendahara DPC PKB Kota Bandarlampung itu adalah adik ipar mantan komisioner KPU Lampung, Solihin yang konon kabarnya memiliki kartu ‘royalpass’ untuk dapat mengakses kesejumlah politisi.

Terkait hal tersebut, Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung, Iqbal Ardiansyah sangat menyayangkan adanya indikasi ketidak profesionalan Timsel dan Komisi I DPRD Lampung. Untuk itu, pihaknya meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung dapat mengambil tindakan terkait hal tersebut.

“Jika benar yang lolos adalah saudara, adik dan anak kandung dari Anggota Komisi I DPRD, apa pun dalihnya tentu ini tidak etis, dan dapat dipastikan Komisi I tidak profesional dan syarat KKN. BK harus bertindak. Jangan sampai nanti terjadi gejolak,” kata Iqbal melalui rilisnya, Sabtu (15/08/2020) malam.

Ini 21 nama yang lolos seleksi psikotes, tertulis dan wawancara yang dilakukan Timsel.

Menurut Iqbal, kejanggalan memang sudah terlihat dari awal tahapan seleksi. Dimana, kata dia, seluruh pendaftar diikutkan dalam semua tahapan dan tidak ada parameter penilaian yang jelas. Tahapannya, tambah Iqbal, terkesan serampangan.

“Mestinya, layaknya seleksi ada transparansi penilaian dalam setiap tahapan, agar peserta tahu apa yang menyebabkan dirinya tidak lolos. Jika tidak maka sah-sah saja jika seluruh peserta menganggap yang lolos adalah titipan, karena tidak ada transparansi,” tuturnya.

KPID, lanjut Iqbal, adalah punggawa dibidang penyiaran yang akan menjadi garda terdepan dalam kebutuhan penyiaran yang layak bagi publik. Nah, kalau proses seleksinya saja sudah mengangkangi publik, bagaimana mungkin masyarakat akan dapat berharap banyak terhadap lembaga semacam itu.

“Yang pertama kami minta adanya keterbukaan informasi kepada publik, termasuk kepada para seluruh peserta pun begitu. Kemudian kami minta kepada Pimpinan DPRD dan BK untuk melakukan evaluasi dan pengkaji setelah melihat adanya indikasi dugaan titipan dalam proses penyaringan KPID Lampung tersebut,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KNPI Lampung, Ilham A. Rasul menegaskan, pihaknya akan menggambil langkah-langkah konkrit jika BK dan Pimpinan DPRD tidak bertindak terkait adanya indikasi politik oligarki dan politik dinasti dalam proses seleksi KPID Lampung.

“Dua unsur ini merusak tatanan bernegara harus di lawan. Kami mempertanyakan integritas Komisi I kalau sudah begini,” tegas dia.

Info beredar, berkas tujuh nama komisioner hasil seleksi tersebut kini sudah diserahkan ke Pimpinan DPRD Lampung. Namun, Pimpinan DPRD Lampung belum menandatangani berkas tersebut, lantaran banyaknya protes masyarakat, melalui media. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *