Kakak Perempuan Nasir Jadi Tersangka

JARRAKPOSLAMPUNG – Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kakak perempuan dari Calon Bupati Pesawaran M Nasir yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP Hj. Nurhasanah, sebagai tersangka.

Nurhadanah, ditetapkan tersangka atas kasus dugaaan pelanggaran tindak pidana terkait pengelolaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912.

Nurhasanah yang rangkap jabatan komisaris merangkap direksi perusahaan AJBB itu dianggap menghambat penyelesaian AJB dan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK.

“Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) periode 2018-2020 AJBB 1912 itu dinilai telah menghambat penyelesaian masalah AJBB,” kata Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam, Jumat (19/03/2021).

Wanita kelahiran Talang Baru 27 Oktober 1968 ini juga memiliki serangkaian karir di dunia politik dan sempat menjadi Ketua DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2004 dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2009 sampai 2014.

Penyidik menetapkan Nurhasanah terduga pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan Pasal 53 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

M Nasir dan Nurhasanah dalam sebuah kegiatan sosial.

“Penyidik OJK juga telah meminta keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI,” kata dia.

Tongam memastikan, lembaganya menentukan status tersangka setelah melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Surat Perintah Penyelidikan No: SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal 6 November 202O.

Kedua, membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.

Kajian diperlukan apakah kerugian tersebut ditanggung polis seluruhnya atau perusahaan. hal tersebut karena perusahaan masih memiliki aset yang masih bisa dikembangkan.

Penjelasan Nurhasanah selanjutnya mengatakan bahwa ia tidak bisa sendirian memutuskan untuk melaksanakan perintah OJK tersebut. Karena perintah tersebut ditujukan ke Bumiputera sebagai perusahaan yaitu mulai dari organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris.

Nurhasanah pun akan mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Ia juga mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya ke MK yang diputus pada 14 Januari 2021 lalu itu dimenangkan oleh BPA. Menurutnya hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan BPA untuk mempertahankan bentuk perusahaan mutual. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *