Kader PDIP di Pesawaran Nyaris Jadi PPS, Bawaslu Terus ‘Pelototi’ Tahapan Pilkada

JARRAKPOSLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran kembali menjalankan tugasnya setelah dua bulan menonaktifkan lembaga ad hoc. Hal tersebut menyusul terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5/2020 diauaul Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 0197.

“Terbitnya PKPU 5/2020 sebagai tanda tahapan yang tertunda dimulai kembali tertanggal 12 Juni 2020. 13 Juni, kami Bawaslu Pesawaran mengaktifkan jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa. 15 Juni, seluruh jajaran kita di kecamatan mengawasi pelaksanaan pelantikan PPS se Kabupaten Pesawaran,” kata Ketua Bawaslu Pesawaran, Ryan Arnando, Selasa (16/06/2020).

Disinggung terkait temuan pihaknya dalam proses rekrutmen PPS, dimana ada 47 calon PPS terindikasi terlibat Parpol? Ryan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengawasan secara melekat tergadap seluruh tahapan, dan dari 47 otang yang terindikasi, tersisa 13 orang dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

“Dari 47 orang tersebut, hanya 13 orang yang lolos proses klarifikasi, dan dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya,” jelas pria yang beken disapa Ijul itu.

Bawaslu Pesawaran melakukan pengawasan melekat terhadap proses pelantikan PPS, 15 Juni 2020 lalu.

Prosesnya, lanjut Ijul, tidak hanya terhenti di situ. Dalam tahapan selanjutnya, kata dia, pihaknya terus melakukan pengawasan. Sampai pada tahapan tiga besar, pihaknya kembali menemukan bukti bahwa salah satu calon PPS terlibat Parpol dengan dibuktikan dengan SK kepengurusan di tingkat ranting.

“Di tahapan tiga besar, kami menemukan satu orang yang terlibat Parpol, yakni EH dari Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng yang namanya tercantum sebagai pengurus PAC PDI Perjuangan setempat,” tutur dia.

Selanjutnya, lanjut Ijul, yang bersangkutan di diskualifikasi dan tidak dapat di lantik sebagai PPS. Untuk itu, kata Ijul, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada.

Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Pesawaran, Murniati Indah Permatasari membenarkan hal tersebut. Namun, dirinya keberatan jika pihaknya dianggap hampir kecolongan. Sebab, kata dia, hal tersebut terjadi masih dalam tahapan dan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses seleksi.

“Bukan hampir lolos. Tapi memang tidak menuhi syarat, maka tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu/pilkada,” kata Murniati.

Dalam perekrutan, lanjut dia, ada tahapannya. Mulai dari pendaftaran, seleksi berkas, tes tertulis, wawancara, penetapan enam besar, sampai pada tahapan penetapan.

“Yang bersangkutan memang masuk tiga besar. Tapi bukan berarti dia yang bakal jadi calon PPS, karna ada tanggapan masyarakat saat enam besar diumumkan. Intinya yang bersangkutan tidak menuhi syarat sebagai penyelenggara,” jelas dia. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *