Jelang New Normal ; FPKB Minta Pemerintah Perhatikan Ponpes

JARRAKPOSLAMPUNG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung meminta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat memprioritaskan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam menerapkan pola hidup baru (New Normal).

Hal tersebut diungkapkan, Ketua FPKB Lampung, H Okta Rijaya Mihsan saat menggelar jumpa pers di ruang fraksi, Jumat (29/05/2020).

Menurut Okta, meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerapkan konsep New Normal, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat. Melihat dari perkembangannya, kata dia, konsep New Normal akan menjadi keniscayaan.

“Melihat perkembangan saat ini, kemungkinan besar New Normal mau tidak mau akan dijalankan. Disisi lain, kesiapan masyarakat, terutama dunia pendidikan di Pesantren belum siap. Karenanya, pemerintah mesti memberikan perhatian khusus,” kata Okta.

Sebagian besar pesantren di Lampung, lanjut Okta, belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokoler Covid-19 untuk menjalankan konsep New Normal. Kebutuhan sarana prasarana di pesantren dalam penerapan New Normal seyogyanya harus dipenuhi. Diantaranya, kata dia, terkait pusat kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokoler Covid-19.

“Ya, paling tidak fasilitas protokoler kesehatan yang pokok, seperti wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, APD termasuk alat rapid tes, hand sanitizer dan masker, serta kebutuhan penambahan ruang untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing terpenuhi,” jelas Okta.

Senada, Wakil Ketua Fraksi Jauharoh Haddad mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa New Normal sekaligus akan mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya.

“Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama new normal. Kami juga meminta F PKB kabupaten/kota se-Lampung untuk menyuarakan hal yang sama ke Pemda masing-masing,” kata Kak Jau, sapaan akrabnya.

Sebab, tambah dia, kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi terutama oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Maka, kata dia, Pemprov Lampung harus memberikan bantuan nyata kepada pesantren dalam bentuk memfasilitasi rapid tes dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kyai dan santri.

“Ini sebagai penanda dimulai kegiatan belajar mengajar di pesantren. Pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi minimal 14 hari, penyediaan sarana belajar yang memenuhi standar New Normal, penyiapan SOP atau prosedur tetap, serta alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal,” tuturnya yang diamini oleh Anggota FPKB Noverisman Subing.

Dikatakan Kak Jau, pihaknya prihatin dengan kondisi tersebut. Karena itu, pihaknya menggelar jumpa pers untuk menyuarakan hal tersebut.

“Ya, prinsipnya kami ingin Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama New Normal,” tukasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *