Imam Nahrowi Minta KPK Tersangkakan Taufik Hidayat

JARRAKPOSLAMPUNG  – Dalam nota pembelaan (Pledoi) Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan pebulutangkis Taufik Hidayat sebagai tersangka.

“Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara, tidak pandang beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan dan dikemanakan,” kata Imam, sebagaimana tertulis dalam salinan pledoi didapat jarrak media group, Jumat (19/06/2020).

Di persidangan sebelumnya, Taufik yang dihadirkan sebagai saksi mengakui pernah menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum. Sementara, Imam mengaku tidak pernah mengetahui adanya penerimaan tersebut serta penerimaan dari pihak-pihak lain.

“Apakah ketidaktahuan saya ini menjadi tanggung jawab saya secara pidana juga? Mengingat mereka yang telah bermain api dan mengatasnamakan saya?” kata Imam.

Mantan Menpora Imam Nahrawi saat membacakan nota pembelaan.

Ulum, lanjut Imam, tidak pernah mengakui penerimaan tersebut. Bahkan, kata Imam, tidak ada bukti dan petunjuk yang menegaskan pengakuan Taufik.

“Lantas dengan cara pandang seperti apa yang dipakai ketika di antara pemberi dan penerima suap belum terbukti jelas sehingga saya sudah dinyatakan dan bertanggungjawab secara pidana?” kata Imam.

Karenanya, Imam menilai Taufik semestinya ditetapkan sebagai tersangka suap atas perannya sebagai perantara.

Dikutip dari kompas, Imam dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara oleh JPU KPK.

Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Imam juga dianggap terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.648.435.682 dari sejumlah pihak.

Atas perbuatannya, Imam dinilai melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *