Gubernur Pastikan Perekonomian Tak Terganggu, Pengamat : Sudah Sesuai SOP Kah?

Jangan Sampai Hanya Menambah Pekerjaan Rumah

JARRAKPOSLAMPUNG – Langkah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang memastikan perekonomian Lampung tidak terganggu dan upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 tetap berjalan, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai langkah yang diambil orang nomor satu di Provinsi Lampung itu belum diiringi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga berpotensi menambah pekerjaan rumah (PR) yang tak berkesudahan.

Cendikiawan Muda NU Lampung, Iwan Satriawan misalnya yang menilai niat Arinal sudah bagus dalam upaya penyelamatan ekonomi, namun masih lemah dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Ya, kita apresiasi semangatknya. Tetapi apakah SOP dan protokoler kesehatan berjalan dengan baik. Itu perlu juga diperhatikan. Sebab jika tidak justru hanya akan menambah pekerjaan rumah saja,” kata Iwan saat diwawancai jarrakposlampung.com, Selasa (07/04/2020).

SOP dan protokoler kesehatan, lanjut Iwan, seperti memastikan pakaian pekerja pelabuhan tidak boleh sampai satu hari penuh dipakai. Kemudian, kata dia, ada pemeriksaan berkala terkait kesehatan pekerja di pelabuhan, dan penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin.

“Juga harus ada dokter jaga di wilayah pelabuhan dengan standar kesehatan penanganan covid-19. Jika hal itu tidak dilakukan, maka apa yang dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 tidak akan efektif,” tuturnya.

Dengan anggaran yang tidak sedikit, lanjut Iwan, mestinya hal tersebut bisa dilakukan. Termasuk bila perlu membatasi jumlah orang yang masuk ke Lampung (pemudik) dan mengarantina setiap orang yang masuk Lampung minimal 1 minggu.

“Alat rapid test yang perlu diperbanyak. Kan anggarannya ada. Pastikan tidak ada satupun orang masuk Lampung positif terinfeksi covid-19,” tegas dia.

Semangat Arinal dalam upaya menyelamatkan perekonomian Lampung jangan sampai mati, tambahnya, harus dibarengi dengan langkah kongkrit dalam rangka pencegahan dan pengawasan yang baik.

“Jangan hanya berbicara di media saja, tapi praktiknya pegawai di pelabuhan tidak ada perlindungan sama sekali, dan orang masuk janya di data dan tidak ada kepastian apakah mereka yang masuk Lampung dalam kondisi sehat (negatif Covid-19),” jelas Iwan.

Diketahui, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengecek langsung kesiapan antisipasi Covid-19 di Dermaga Bakauheni dan area maritim Pelabuhan Panjang, Selasa (07/04/2020).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dermaga memberikan pengarahan kepada petugas di Pelabuhan Bakauheni.

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal minta agar penanganan corona dilakukan ketat agar perekonomian Lampung tidak terganggu.

“Saya mengingatkan penanganan corona ini kita harus ketat, tetapi ekonomi kita tidak boleh terganggu,” ujar Gubernur Arinal.

Pada kesempatan itu, Gubernur mendengarkan secara langsung kesiapan dari PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang dan Kantor Bea Cukai Bandar Lampung.

Arinal mengatakan Pelabuhan Panjang selain sebagai pemberhentian penumpang, juga alat angkut ekspor maupun impor komoditi Provinsi Lampung, agar bagaimana melakukan deteksi dan petugas Pelabuhan Panjang juga harus berpakaian aman.

“Oleh karena itu penyeberangan antar pulau jalan terus, ekspor harus lebih ditingkatkan dan ternyata beberapa komoditi kita meningkat karena memang saya genjot dari awal seperti lada, kopi dan lainnya. Ini jangan sampai terganggu akibat hal-hal yang tidak menguntungkan,” katanya.

Arinal menyebutkan bersama dengan Forkopimda Provinsi Lampung juga akan ikut membantu melakukan pengamanan di area Pelabuhan Panjang.

“Dimana di sini harus diperketat jangan sampai banyak masyarakat masuk yang tidak berkepentingan,” ujarnya.

Arinal menyampaikan apresiasi semua pihak yang terlibat di Pelabuhan Panjang sesuai dengan protap dan menyiapkan protokol kesehatan.

Personil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditugaskan di Pelabuhan Bakauheni.

“Saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua di pelabuhan dengan keterlibatan semua unsur ini berjalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya, jika ini dilaksanakan maka telah memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah prihal penanganan corona.

“Bila perlu dalam waktu yang tidak lama, corona sudah punah dari Indonesia,” ujarnya.

Arinal menyebutkan selain kunjungannya di Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, juga akan meneruskan melakukan pengecekan di Bandara Radin Inten II, Stasiun Kereta Api Tanjungkarang dan Terminal Rajabasa. “Kita harus terus besinergi dan saling berkoordinasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Panjang Andi Hartono mengatakan bahwa Pelabuhan Panjang sudah melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana penanganan Covid-19 sejak bulan Januari.

“Kita sudah membuat surat edaran dan SOP kesepakatan semua stakeholder yang ada di Pelabuhan Panjang karena ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Andi.

Salah satunya, Andi menegaskan bahwa KSOP melarang ABK untuk turun di Pelabuhan Panjang. “Saya larang semua ABK turun di Pelabuhan Panjang dari semua kapal, untuk kebutuhan ABK itu bisa dilayani dari agen,” katanya.

Andi menuturkan Pelabuhan Panjang tetap beroperasi dan tidak ada larangan untuk ekspor.

“Kami tetap beroperasi tidak ada larangan untuk ekspor, semua standar protokol kesehatan kami lakukan disini. Insya Allah semua tetap berjalan disini, kita beri semangat kepada teman-teman, tidak boleh sampai menghambat logistik, semua harus lancar dan berjalan,” ujarnya.

General Manager PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang Drajat Sulistyo mengatakan Pelabuhan Panjang sejak bulan Januari terus menangani dan menyediakan fasilitas baik untuk customer maupun internal Pelabuhan Panjang.

“Kami juga menyediakan ruang isolasi baik diarea kantor maupun dilapangan,” ujar Drajat.

Drajat mengatakan Pelindo II juga telah memberlakukan work from home (WFH) bagi para pegawai sampai 70 persen.

“Kita juga melakukan WFH hampir 70 persen karyawan kami, karena Pelabuhan Panjang saat ini satu-satunya pelabuhan yang sudah menerapkan digitalisasi, jadi customer kami larang untuk ke pelabuhan namun untuk operasi lapangan kami sangat protektif bekerjasama dengan KKP untuk protokol kesehatan,” katanya.

Selain itu, Drajat menyebutkan bekerjasama dengan Forkopimda juga melakukan keliling untuk mengedukasi hampir setiap waktu tentang bahaya corona.

“Termasuk Kapal Ro-Ro yang masuk untuk dilakukan pengecekan bersama dengan KKP setelah itu barulah bisa turun. Semua disini juga memakai masker,” katanya.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung Esti Wiyandari mengatakan semua unsur insan kemaritiman di Pelabuhan Panjang semua bersinergi dalam memerangi Covid-19.

“Kami semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan terutama dilingkungan Pelabuhan Panjang, karena Pelabuhan Panjang ini adalah salah satu pintu masuk terhadap barang atau komoditas di Lampung,” ujar Esti.

Esti mengatakan terkait impor, Bea Cukai melakukan pemeriksaan yang selektif terkait dengan asal barang, terutama barang-barang yang berasal dari China.

“Terkait ekspor, kita tetap jalan dan tidak ada larangan sama sekali karena ekspor adalah bagian dari penggerak roda perekonomian di Provinsi Lampung. Anggota kami yang dilapangan tetap kita lengkapi dengan pengamanan untuk melakukan tugasnya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama,
Kepala KKP Kelas II Panjang R. Marjunet mengatakan para petugas KKP yang memakai APD disiapkan untuk khusus penanganan PDP.

“Jika ada penumpang atau kru kapal yang berstatus PDP mereka yang tangani kemudian diantara mereka juga sudah disiapkan untuk tim tindaklanjutnya. Kita mempunyai lebih dari 20 orang,” ujar Marjunet.

Menurut Marjunet dalam penanganan Covid-19, Pelabuhan Panjang sendiri semuanya sudah tertara rapih termasuk kapal penumpang dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Panjang.

“Semua kapal yang datang merapat ke Pelabuhan Panjang tidak langsung merapat tetapi disediakan area zona karantina sekitar 4 mil dari titik disini,” katanya.

Marjunet menuturkan KKP juga melakukan pencatatan, pendataan dan notifikasi semua para pendatang.

“Kami mencatat, mendata dan menotifikasi semua pendatang terutama yang beresiko menjadi OTG dan ODP. Hasil catatan kami selama 24 jam disemua titik masuk, kami laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,” pungkasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *