Gandeng Damar, Okta Rijaya Sosialisasi IPWK di Jati Agung

JARRAKPOSLAMPUNG – Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung, H Okta Rijaya menggelar sosialisasi tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Desa Jatimulyo, Jatiagung, Lamsel, Kamis (07/07/2022).

Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, pada IPWK kali ini, Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu menggandeng Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Karang Taruna.

Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Bang Okta itu mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandas pada ideologi Pancasila. Itu berarti segala bentuk kebebasan diperbolehkan bila masih dalam konteks lima sila Pancasila dan undang-undang dasar, termasuk dalam permasalahan seksualitas masyarakat.

“Bunyi sila terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Itu berarti yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan hanya yang berpusat pada individualisme. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat negara Indonesia, bukan oleh segelintir ataupun oknum-oknum tertentu,” kata Bang Okta.

Bang Okta menambahkan, tidak ada istilah mayoritas atau minoritas dalam ideologi Pancasila. Semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang.

“Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia juga bisa dilihat dari sudut pandang kebebasan berekspresi untuk setiap gender. Jika dipahami dalam konteks seksualitas, banyak hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk menegakan sila ke-5 Pancasila seperti menjamin kebebasan seseorang dalam mengekspresikan gendernya,” tuturnya.

Selain Ketua Damar Lampung, Ana Yunita Pratiwi, Wakil Sekretaris PWI Lampung Ariyadi Ahmad, Ketua Karang Taruna Jatimulyo, Dinda dan Ketua Komisariat PMII UIN Raden Intan, Safriyansyah, IPWK juga menghadirkan Wakil Ketua PWNU Lampung H Khaidir Bujung sebagai pembicara.

H Okta Rijaya pose bersama peserta sosialisasi IPWK di Jatimulyo.

Dalam materinya, Khaidir Bujung mengatakan, Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, sejatinya merupakan ijtihad dari para tokoh muslim ketika perjuangan kemerdekaan.

Bahkan, kata dia, banyak tokoh dan cendikiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi Republik ini.

“Kita tentu masih ingat akan sejarah pembentukan Pancasila, yang semula bernama Piagam Jakarta. Ketika itu pada sila pertama berbunyi, Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” kata Bujung. 

Rumusan sila pertama Pancasila tersebut, jelas Bujung, pada akhirnya menghilangkan tujuh kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai dan menghormati warga negara Indonesia lainnya dari kelompok yang beragama non-muslim.

“Jiwa besar umat Islam inilah yang dinilai banyak kalangan, memiliki nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Bahkan, perumusan nilai Pancasila yang menjadi dasar-dasar norma konstitusi tersebut, oleh para cendikiawan muslim, memiliki kemiripan dengan Perjanjian Hudaibiyah di masa Nabi Muhammad SAW,” tandasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *