E-Votting Eror Dibeli Pakai DD, Pemkab Tak Libatkan TPP Kemendes

Rp3,6M Lebih DD Dipakai

JARRAKPOSLAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Peringsewu tidak melibatkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementrian Desa (Kemendes) dalam proses Pilkakon yang digelar serentak di 19 Pekon, Rabu (18/05/2022).

Padahal, alat yang digunakan dalam Pilkakon yakni E-Votting dibeli menggunakan Dana Desa melalui Program Smart Village. Tidak tanggung-tanggung Rp3,6 Miliar lebih DD terpakai untuk membeli E-Votting yang dalam perjalanannya mengalami banyak kendala itu.

“Ya, kami tidak dilibatkan. Padahal penggunaan DD adalah domain kami,” kata salah seorang Tenaga Ahli TPP Kemendes yang bertugas di Pringsewu.

Informasi yang beredar, untuk membeli 1 unit E-Votting setiap Pekon diwajibkan menganggarkan dana sebesar Rp25 juta. Sementara, untuk Pekon yang akan menggelar Pilkakon wajib membeli 2 unit alat E-Votting, itu artinya Pekon tersebut hsrus mengelontorkan dana Rp50 juta.

Diketahui, disejumlah TPS Pilkakon mengalami kendala, mulai dari alat E-Votting eror hingga tidak adanya tenaga operator yang mengoprasikan alat tersebut.

Kondisi antrian saat Pilkakon lantaran alat E-Votting Eror.

Tidak hanya itu, masyarakat pun banyak yang mengeluhkan cara kerja E-Votting yang tidak terintegrasi antar TPS. Sehingga untuk rekapitulasi ditingkat Pekon masih manual.

“Untuk apa beli alat mahal, jika ujung-ujungnya masih tekap manual juga. Ini namanya pura-pura E-Votting,” kata salah satu warga.

Sebelumnya, TPP TAPM Kemendes Provinsi Lampung, Edy Sudrajat telah mewanti-wanti aparatur desa agar berhati-hati dalam mengalokasikan DD. Terlebih, jika ada indikasi pengondisian dari satuan kerja terkait. Sebab, kata Edy, hal tersebut berpeluang terjadinya kebocoran anggaran.

Karenanya, Edy berharap penggunaan DD harus benar-benar mengacu pada regulasi yang ada. Agar kasus seperti di Lampung Utara tidak lagi terjadi.

“Setiap program sudah diatur regulasinya. Aparatur desa harus benar-benar teliti memahami regulasi, jangan sampai salah tafsir. Jika tidak mengerti tanya kepada Pendamping Desa atau bisa langsung ke kami (TPP-TAPM),” kata Edy. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *