Dukung KPK, Bongkar Sindikat Mafia Demokrasi


JARRAKPOSLAMPUNG – Dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap jaringan mafia di tubuh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU RU, Wahyu Stiawan terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Lampung.

Salahsatu penggiat MPD Lampung, Jupri mengatakan, pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap jaringan gelap di tubuh penyelenggara pemilu, yang ia sebut sebagai mafia demokrasi.

“KPK harus bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap dan perkembangan kasus ini. Perlu diketahui bahwa dalam konteks pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Artinya, seluruh komisioner punya andil untuk keputusan. Sangat mungkin keterlibatan oknum lainnya, tidak mungkin Wahyu bekerja sendiri,” kata mantan Komisioner KPU Mesuji itu kepada jarrakposlampung.com melalui sambungan telepon, Minggu (12/01/2020).

Jupri yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju Jakarta guna memberikan dukungan terhadap gedung merah putih menuturkan, gerakan yang dilakukan oleh pihaknya adalah bentuk dari public responsibility. Sebab, kata dia, OTT terhadap Wahyu Setiawan diakui atau tidak telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU.

“Kami mensinyalir persoalan karut-marut di KPU tidak hanya sebatas perkara PAW yang menjerat Wahyu Setiawan. Akan tetapi juga ada korelasinya dengan proses rekrutmen KPU se Indonesia. KPK harus kembangkan kasus tersebut, mengingat banyak persoalan dalam proses rekrutmen beberapa waktu lalu, seperti di Papua, Jawa Tengah dan Lampung. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Wahyu Setiawan seorang diri,” tuturnya.

Pada proses rekrutmen, lanjutnya, memang sudah di tangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, kata Jupri, persoalan tersebut belum tuntas. Bahkan, pihaknya mensinyalir KPU justru menumbalkan orang daerah sehingga di pecat oleh DKPP.

“Belum lagi persoalan di Lampung, dimana Esty Nur Fatonah hanya di beri peringatan tertulis dan pembinaan, padahal jelas ada saksi dan bukti jika yang bersangkutan terima suap dan menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi KPU kabupaten/kota. Ini ada apa?” ungkapnya.

Terkait suap dalam proses PAW yang menjerat Wahyu Setiawan, lanjut Jupri, pihaknya mensinyalir keterlibatan komisoner lain. Hal itu terlihat dari kode percakapan Wahyu dan kepercayaan diri Wahyu yang sangat mudah meyakinkan Hasto Kristianto. Tidak logis jika tidak ada jaminan dari komisioner lainnya.

“Tidak mungkin Hasto percaya dengan seorang Wahyu jika tidak didukung komisioner lain. Tidak mudah meyakinkan tokoh sekelas Hasto jika tidak ada komunikasi dengan yang lain. KPK harus ungkap ini semua, tentu semangatnya demi terciptanya demokrasi yang bersih,” ujar Jupri.

Diketahui, desakan agar KPK mengembangkan kasus KPU terus mengalir. Sebelumnya, Direktur Legal Culture Institute ( LeCI), M Rizqi Azmi mengatakan, KPK perlu melakukan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lain dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDI Perjuangan.

“Kami menyesalkan struktur KPU yang ikut bermain dalam kasus suap PAW dan menjadi catatan terburuk di awal tahun terkait proses demokrasi di indonesia. Oleh karena itu kami meminta harus diadakan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lainnya,” ujar Rizqi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/1/2020).

Rizqi menilai, keterlibatan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak berdiri sendiri dalam kasus ini. (tim)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *