Dugaan Korupsi di KONI Lampung, Aktivis Minta Kejagung Ambil Alih

JARRAKPOSLAMPUNG – Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH) Lampung meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI  mengambil alih kasus dugaan korupsi di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung.

Hal tersebut diungkapkan Presedium MPHD Lampung, Jupri Karim dalam ketetangan persnya, Sabtu (25/09/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Bung JK itu, dugaan kasus korupsi di tubuh KONI terkesan lamban penanganannya. Karenanya, pihaknya berharap Kejagung dapat mengambil alih agar kasus tersebut dapat terang benderang.
“Kejangung harus turun tangan dalam upaya pengungkapan segala hal yang berkaitan dengan korupsi,” tegas dia.

Saat ini, lanjut Bung JK, koruptor makin merajalela, dan sepertinya tidak ada efek jera bagi pelakunya. Kedepan, pihaknya berharap agar petinggi di Republik ini harus memikirkan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku koruptor.

ilustrasi korupsi (sumber ; google)

“Bila perlu ada pasal hukuman mati dan digantung,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, para pegiat dan pemerhati hukum dan demokrasi tidak boleh lelah apalagi putus asa, untuk terus kobarkan semangat mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan berlaku adil, seadil-adilnya.

“Ya, kita harus kembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, agar kepastian hukum tetap tumbuh,” kata dia.

MPDH, tambah Bung JK, mengapresiasi langkah-langkah konkrit penegakan hukum yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kendati demikian, tidak dinafikkan jika masih ada sisi lemah, baik dari segi regulasi maupun sikap dan perilaku dari oknum penegak hukum itu sendiri.

“Kasus dana hibah KONI di Lampung jumlahnya cukup besar yakni RP 30 milyar rupiah. Ini harus mendapat perhatian serius bagi lembaga yang tengah menanganinya, agar cepat, terbuka, transparan dan berkeadilan,” pungkasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *