DPRD Pesawaran Sodorkan 4 Raperda Dalam Paripurna

JARRAKPOSLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran paripurnakan nota pengantar tujuh Rancangan Peraruran Daerah (Raperda), Senin (05/07/2021).

Empat dari tujuh Raperda tersebut adalah isiatif DPRD, yakni (1) Raperda tentang mekanisme konsultasi publik, (2) Raperda pengelolaan sumber daya ikan, (3) Raperda perlindungan dan pengelolaan sumber daya air serta (4) Raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

“Ya, ada Empat Raperda inisiatif dewan. Ke empatnya adalah raperda tentang mekanisme konsultasi publik, raperda pengelolaan sumber daya ikan, raperda perlindungan dan pengelolaan sumber daya air serta raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah,” kata Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto.
Sedangkan rancangan peraturan daerah dari eksekutif, lanjut Suprapto, yakni raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Pesawaran dan raperda tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pesawaran, Kesuma Dewangsa mengatakan, Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang cukup besar, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekda dan unsur pimpinan DPRD Pesawaran pose bersama disela serah terima berita acara paripurna.

“Dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata
Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif,” jelas Sekda mewakili Bupati Pesawaran.

Perda selanjutnya, merupakan turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum perlu disesuaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, jelas dia, menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum ( PDAM).

“Terbitnya peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yaitu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi,” jelasnya.

Kemudian Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mencakup dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek yuridis. Dari aspek sosial, berkaitan dengan efisiensi, produktivitas, dan efektifitas pemanfaatan keserasian dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

“Ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” pungkasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *