Dewan Minta Sekda Mundur

Fahrizal Harus Pilih Komut Bank Lampung atau Sekdaprov

JARRAKPOSLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung meminta agar Sekretaris Daerah Provinsinsi Lampung, Fahrizal Darminto mundur dari jabatannya. Pasalnya Fahrizal saat ini resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Lampung.

“Ya, Pak Fahrizal harus memilih salah satu, karena jabatan Komisaris Utama Bank Lampung itu adalah jabatan yang sangat strategis dan membutuhkan konsentrasi kerja yang maksimal,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Azuwansyah, Jumat (20/03/2020).

Fahrizal, lanjut Azuwan, harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan daya saing Bank Lampung. Terlebih, kata dia, target Bank Lampung untuk mencapai buku 2. Hal tersebut membutuhkan keseriusan dari Komisaris Utama dan petinggi-petinggi Bank Lampung.

“Nah, sementara jabatan Sekdaprov juga merupakan jabatan paling tinggi untuk ASN di Provinsi Lampung yang juga sangat membutuhkan energi yang besar. Seorang Sekdaprov harus dapat berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kinerja para ASN se Provinsi Lampung ini. Kalau seorang Sekda merangkap Komut Bank Lampung maka dapat dipastikan salah satunya akan menjadi korban,” papar Anggota FPKB Lampung itu.

Untuk itu, tegas Azuwan, pihaknya sepakat meminta agar Fahrizal memilih salah satu dari jabatan yang saat ini diembannya. Sebab, kata dia, rangkap jabatan juga bertentangan dengan undang-undang, lantaran yang bersangkutan akan mendapat gaji doble dari negara.

Diketahui, setidaknya ada dua pasal UU dan peraturan pemerintah yang melarang rangkap jabatan seperti UU No. 5 Tahun 1999 pasal 26 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Misalnya, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana, seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan komisaris atau direksi pada perusahaan atau perusahaan swasta.

Pasal 8 PP. RI No. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukural. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *