Bawaslu Dinilai Kurang Peka

JARRAKPOSLAMPUNG – Proses verifikasi faktual yang dilakukan penyelenggara pemilu dinilai sebagian kalangan masih serampangan. Bahkan beberapa kasus tidak terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Aktivis Lampung Memantau, Yan Barusal mengatakan, perlu kejelian dan keseriusan dari Bawaslu Bandarlampung, agar pelanggaran di setiap tahapan Pilwalkot dapat dideteksi dan ditangani dengan baik.

“Kami melihat Bawaslu masih terkesan serempangan dan terlalu insidental. Temuan baru direspon ketika sudah ramai dibicarakan,” kata Yan, Jumat (17/07/2020).

Dari pantauan pihaknya, lanjut Yan, selama masa verifikasi faktual pihaknya telah menemukan sejumlah pelanggaran. Banyak masyarakat yang merasa tidak memberikan dukungan kepada salah satu Paslon dengan menyerahkan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tapi tiba-tiba muncul sebagai pendukung.

Salah satu proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu. (doc bawaslu)

“Ditambah lagi banyak pemilik KTP dukungan yang merupakan ASN, orang sudah meninggal, bahkan ada juga dari penyelenggara,” jelas dia.

Kemudian, lanjutnya, salah satu bakal calon walikota Firmansyah memprotes hasil pleno verifikasi faktual tingkat kecamatan. Hal itu karena, sebanyak 60 pegawainya yang telah menyatakan dukungan tidak pernah diperiksa oleh petugas verifikasi faktual.

Ia juga menambahkan, salah satu contoh kongkretnya adalah yang terjadi di PPS Tanjung Raya, Kedamaian. Seorang oknum TPS tersebut diduga tidak menjalankan verifikasi faktual sesuai aturan. Saat ini kasus itu sedang dalam proses di Gakkumdu Bandarlampung.

“Temuan Panwas Kedamaian ini adalah bukti nyata adanya kongkalikong antara penyelenggara dan peserta di Pilwalkot dan tidak menutup kemungkinan terjadi di kecamatan lainnya,” tukasnya.

Diketahui, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran pada tahap verifikasi faktual (Verfak) dukungan calon independen (Caden) di Kelurahan Tanjungraya, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung.

Ada dugaan oknum petugas Pemilu di daerah itu tidak melakukan verifikasi secara benar.

Jika terbukti maka kasus ini bisa berlanjut ke kasus pidana. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kota Bandarlampung di Sekretariat Bawaslu setempat, Minggu (12/7/2020).

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penanganan Pelanggaran Yahnu Wiguno Sunyoto mengatakan, penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi faktual (Verfak) terhadap daftar dukungan calon independen akan ditindak sesuai UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 185 B.

“Mereka yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual dan dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan bisa dijerat dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 72 juta,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Yan Barusal menilai peristiwa serupa sebenarnya terjadi hampir diseluruh Bandarlampung. Bahkan, kata dia, ada petugas yang melakukan verifikasi faktual hanya dengan bertanya kepada Rukun Tetangga (RT).

“Hal seperti ini mestinya terdeteksi oleh Bawaslu,” ungkapnya. (lis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *