Balak Sebut Lampung Dalam Kondisi Darurat

Lampung Berjaya Dinilai Hanya Selogan!

JARRAKPOSLAMPUNG – Presedium Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (Balak) Yuridis Mahendra menyebut saat ini Provinsi Lampung dalam keadaan darurat. Hal tersebut dipandang dari berbagai aspek tidak hanya ekonomi akan tetapi juga aspek kesehatan dan pendidikan.

Meski tidak menyebutkan angka pasti, Yuridis menilai di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim dengan tagline Lampung Berjaya masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

“Ya, dalam kurun waktu dua tahun Arinal-Nunik belum membawa perubahan yang signifikan. Korupsi makin menjadi, angka kemiskinan meningkat, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemimpin masih minus,” kata Yuridis, Kamis (30/04/2021).

Di bidang pertanian, lanjut Yuridis, Kartu Petani Berjaya belum berdampak terhadap kesejahteraan petani. Pandemi, kata Yuridis, hanya jadi ajang menghamburkan anggaran. Berbagai prestasi yang diraih dalam penanganan pandemi tak berbanding lurus dengan angka kematian akibat pandemi itu sendiri.

“Katanya Lampung terbaik dalam penanggulangan pandemi Covid-19, nyatanya anggaran kematian karena Covid-19 terbesar ke dua se Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, tambah Yuridis, pada aspek penegakan hukum. Gubernur Lampung dan Wakilnya sama-sama sedang menjalani proses hukum atas dugaan korupsi.

“Kita semua tahu, pak gubernur hingga saat ini masih terjerat dugaan korupsi dana penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015, saat dirinya menjabat Sebagai sekda provinsi Lampung kala itu. Sementara, Wagub Lampung Chusnunia Chalim terkait erat dengan kasus suap mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

“Keduanya dalam masalah hukum. Angka kemiskinan terus meningkat. Lalu, apa yang bisa diharap,” keluhnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Lampung 2020 tertanggal 23 April 2021, jelas Yuridis, tidak hanya mengungkap pemborosan anggaran, tapi tertera juga soal hutang pejabat di lingkungan pemprov atas kaplingan di Kota Baru.

Kemudian, BPK RI juga mengungkap bahwa penduduk miskin di Lampung meningkat dari 12,30 persen di 2019 menjadi 12,34 persen di 2020.

Angka kemisikinan ini masih berada diatas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada 2020 berada pada angka 9,02 persen (Sumber: BPS Lampung 2020).

Dalam catatan, penduduk miskin di Lampung pada tahun 2020 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 831,36 ribu jiwa, angka tersebut tercatat meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 816,79 ribu jiwa.

Sedangkan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 259,28 ribu jiwa, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 224,69 ribu jiwa.

Selanjutnya, kondisi ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian Pemprov Lampung, khususnya Kabupten Lampung Utara sebanyak 19,3 persen, Kabupaten Pesawaran sebesar 14,76 persen dan Kabupaten Lampung Timur 14,62 persen yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten termiskin di Lampung.

“Semua menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan Arinal-Nunik. Kita semua tentu masih menunggu trobosan-trobosan konkrit. Sebab, kita bosan dengan suguhan seremony setiap hari,” tukasnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *